Wiranto Minta Status Bencana NTB Tidak Dipolemikkan

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto bicara soal status bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia meminta status bencana tersebut tidak dipolemikkan.

Wiranto menegaskan pemerintah tentu mempertimbangkan status bencana yang terjadi di NTB, termasuk untung dan ruginya jika ditetapkan menjadi Bencana Nasional. Dengan segala pertimbangan itu, kata Wiranto, penanganan bencana di NTB bisa ditangani hingga tuntas.

"Tapi sampai sekarang ini, kan Pak TGB (Gubernur NTB Tuan Guru Bajang) juga sampaikan, dengan status seperti ini, bantuan dari pusat sudah sangat luar biasa. Dia juga tahu, pemerintah pusat walaupun tidak bencana nasional, terus berpangku tangan. Pernyataan itu saja yang berbeda," kata Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Baca juga: Sederet Bencana Alam di Indonesia yang Tak Jadi Bencana Nasional

Tetapi, kata Wiranto, hingga kini bantuan dari pemerintah pusat sudah sangat banyak. Hal itu juga diakui pemerintah daerah setempat.

"Jadi, jangan dipolemikkan masalah ini," katanya.

Baca juga: JK Pastikan Penanganan Gempa Lombok Sama dengan Bencana Nasional

Terkait dengan permintaan DPRD NTB agar status bencana di sana dinaikkan menjadi bencana nasional, Wiranto menjelaskan ada persyaratan yang harus terpenuhi.

"Itu ada banyak persyaratannya, masalah besarnya kerugian, bencana, kelumpuhan pemda. Dulu di Aceh, memang nasional segera, karena pemda nyaris lumpuh, gedung ambruk, pejabat jadi korban, lumpuh. Tapi NTB, waktu saya di sana, kelumpuhan cuma sesaat. Tapi saat diambil satgas reaksi cepat yang saya pimpin, ada pemulihan dari fungsi pemda, silakan kita dampingi dan perkuat. Jalan sampai sekarang," katanya.


Tonton juga video: 'MPR Minta Pemerintah Tetapkan Gempa Lombok Bencana Nasional'

[Gambas:Video 20detik]

(jor/idh)