PDIP: Dugaan Mahar Rp 1 T untuk Jadi Wapres Itu Cacat Demokrasi

Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung tudingan mahar berjumlah total Rp 1 triliun yang ramai dibahas. Bagi PDIP, bila benar, maka itu adalah skandal politik yang parah di pemilu ini.

"Semua proses hukum kita taat asas. Apapun ini merupakan kerja sama parpol. Buat kita yang lebih parah kan terkait dengan adanya mahar dalam wakil presiden," ujar Hasto di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Bawaslu Terima 2 Laporan soal Mahar Rp 500 M, Satu Tak Diproses

Hasto menyinggung itu saat menanggapi pertanyaan tentang 'kasus kardus durian' yang dikaitkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Alih-alih menjawab pertanyaan, Hasto langsung menyinggung soal mahar Rp 1 triliun.

Hasto menyebut adanya mahar politik dalam penentuan cawapres merupakan kemunduran demokrasi. "Ketika untuk menjadi wapres harus keluar kan dana Rp 1 T itu merupakan kemunduran demokrasi bahkan saya bilang itu cacatnya demokrasi kita," katanya.

Baca juga: Habiburokhman: Bawaslu Harusnya Tolak Laporan soal Mahar Rp 500 M

Dengan mahar tersebut, kata Hasto, tampak adanya pengerdilan suara rakyat. Suara rakyat seolah-olah ditukar dengan uang. "Suara rakyat dikerdilkan dengan sebuah transaksi untuk mahar politik dan itulah yang tak diperbolehkan di negara yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan ini. Jangan jual suara rakyat hanya untuk menjadi sebuah posisi strategis, posisi presiden, wapres, menteri, kapolri, panglima TNI semua harus bebas politik uang," tutur Hasto.

Sebelumnya, Andi Arief sempat menyebut Sandiaga Uno memberikan mahar masing-masing Rp 500 miliar ke PAN-PKS untuk syarat pencawapresan dirinya dengan Prabowo Subianto. Andi mengaku mendapat informasi ini dari elite Gerindra Fadli Zon hingga Fuad Bawazier.

Baca juga: Buntut Panjang Tudingan 'Mahar' Rp 500 M

"Mahar Rp 500 M ke PAN dan Rp 500 M ke PKS itu adalah keterangan resmi dari tim kecil Partai Gerindra, yaitu Fadli Zon, Prasetyo, Sufmi Dasco, dan Fuad Bawazier, saat pertemuan tanggal 7 Agustus sore," ujar Andi melalui pesan singkat, Jumat (10/8).

Terkait mahar tersebut, baik PAN, PKS maupun Sandiaga sudah membantahnya. Ditegaskan ketiganya tak ada mahar politik dalam proses penentuan Sandiaga sebagai cawapres Prabowo.



Tonton juga video: 'Kepada KPK, Sandiaga Bantah Tudingan 'Mahar' Rp 500 M'

[Gambas:Video 20detik]

(dnu/tor)