Koalisi Pejalan Kaki Minta Anies Jelaskan soal Halte Halangi Trotoar

Jakarta - Koalisi Pejalan Kaki mempertanyakan izin keberadaan dropping point ojek online di trotoar depan fX Sudirman, Jakarta Selatan, yang menghalangi guiding block bagi penyandang disabilitas. Koalisi tersebut berencana menyurati Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Pertama, kita akan surati Gubernur DKI secara keras dan tegas. Sebenarnya diskresi yang diberikan apa itu boleh atau memang tidak?" kata Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus di Sekretariat Koalisi Pejalan Kaki, gedung Sarinah lantai 12, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).
Sepengetahuan Alfred, belum pernah ada undang-undang yang mengatur adanya blocking iklan berupa halte di atas trotoar. Alfred meminta Gubernur DKI atau instansi terkait menjelaskan izin bagaimana bisa dropping point itu berada di atas trotoar.

"Kami mempertanyakan siapa yang memberikan hak diskresi? Siapa yang memberikan izin? Izinnya seperti apa? Yang memperbolehkan itu jadi dropping point ojek online itu siapa? Jadi saya kira ini harus dibedakan dropping point dan halte, yang selama ini diatur di UU Lalu Lintas itu halte bukan dropping point," urainya.

Dia berharap nantinya Pemprov DKI bisa memberikan penjelasan secara detail terkait keberadaan dropping point di atas trotoar tersebut. Apabila memang tidak ada aturan yang mengatur, Pemprov DKI harus menindak tegas pemberi izin berdirinya dropping point di atas trotoar.

"Kalau tidak ada (aturan, red) dan melanggar ya diproses saja secara administrasi. Kalau ada kekeliruan itu gubernur harus proses anak buahnya dong karena ada hal keliru," tambahnya.

Baca juga: Halte Grab Halangi Trotoar di GBK, Pengelola: Tanggung Jawab Inasgoc

Meski demikian, Alfred tidak membocorkan secara pasti kapan surat itu akan diserahkan kepada Anies. Dia hanya mengatakan surat akan diserahkan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat ini akan menyurati Gubernur DKI," tambahnya. (ibh/idh)