.webp)
Seperti dilansir Reuters, Rabu (1/8/2018), Arthur Carandang merupakan seorang deputi pada Kantor Ombudsman Filipina, sebuah lembaga independen yang menyelidiki kekayaan mencurigakan dan tak bisa dijelaskan milik Duterte.
Penyelidikan terhadap kekayaan Duterte itu dilakukan Kantor Ombudsman Filipina dengan menindaklanjuti laporan seorang senator ternama Filipina. Laporan itu menyebut Duterte menimbun kekayaan hingga 2,2 miliar Peso (Rp 601,5 miliar) saat masih menjabat Wali Kota Davao. Duterte telah membantah tudingan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyelidikan itu memicu kemarahan Duterte dan telah dihentikan pada November 2017. Saat itu, kantor presiden Filipina memerintahkan penonaktifan Carandang selama 90 hari. Namun Ketua Ombudsman Filipina saat itu, Conchita Carpio-Morales menolak mematuhi perintah itu. Dia berargumen bahwa Duterte tidak memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan sanksi kepada Carandang.
Akhir Juli lalu, Carpio-Morales pensiun dari jabatannya. Dia diganti oleh Samuel Martires, mantan hakim yang ditunjuk oleh Duterte. Beberapa hari setelah itu, tepatnya pada Senin (30/7) waktu setempat, perintah pemecatan Carandang dirilis kantor Presiden Filipina.
Menurut perintah pemecatan setebal 10 halaman yang dirilis Sekretaris Eksekutif pada Kantor Presiden Filipina, Carandang dapat dijerat gratifikasi dan pengkhianatan kepercayaan publik karena mempublikasikan bukti penyelidikan kekayaan Duterte dan keluarganya.
Disebutkan dalam dokumen itu bahwa Carandang dipecat karena 'bersalah atas keberpihakan yang jelas' pada Senator Antonio Trillanes, pengkritik yang melaporkan Duterte, dengan niat menyebarkan informasi yang 'merugikan presiden'.
Sambil mengutip laporan Dewan Anti-pencucian Uang, Medialdea juga menyatakan informasi yang dibeberkan Carandang 'salah dan menyesatkan'.
Belum ada komentar dari Carandang terkait pemecatannya ini.
Tonton juga video 'Duterte: Lempar Koruptor dari Helikopter'
 |
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
