"Itu kan cita-cita lama dari OPM, pemberontak," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).
Meski demikian, JK menegaskan seluruh rakyat Papua tetap ingin bersama dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya diberitakan, beredar selembar surat undangan pertemuan di Papua Barat. Pembuat surat mengatasnamakan dirinya Perdana Menteri Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat Yoab Syatfie.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengaku masih akan mengecek kebenaran surat tersebut.
"Saya belum cek dan akan cek kebenarannya dan Polda Papua Barat kita minta melakukan pengecekan benar apa nggak (ada kegiatan pertemuan itu)," kata Iqbal kepada wartawan di Hotel Cosmo Amarossa, Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (31/7).
Dalam surat, tertulis adanya undangan untuk menghadiri pengumuman pemerintahan sementara Negara Republik Federal Papua Barat. Tertulis, surat itu ditujukan kepada pimpinan NRFPB dan rakyat Papua Barat, serta bersifat penting.
"Prinsipnya, negara ini negara konstitusi. Kalau ada kelompok mana pun yang inkonstitusional, apalagi melakukan perbuatan melawan hukum, kita tindak," tegas Iqbal. (nvl/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini