16 Pejabat Lapas Sukamiskin Diganti Usai KPK Tangkap Wahid

Bandung - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Jawa Barat merombak belasan pejabat struktural di Lapas Sukamiskin. Tercatat 16 pejabat diganti setelah KPK operasi tangkap tangan (OTT) kepada Kalapas lama Wahid Husen atas dugaan 'jual-beli' fasilitas oleh KPK.

16 pejabat yang diganti itu antara lain mulai Kabid Kegiatan Kerja hingga Kasi Bimbingan Kemasyarakatan. Proses serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Lapas Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Senin (30/7/2018). Acara tersebut tertutup bagi wartawan.

"Yang tadi diserah terima strukturalnya ada 16 pejabat," ucap Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkum HAM Jabar Dodot Adi Koeswanto usai memimpin sertijab.

Baca juga: Fahri Hamzah Tak Setuju Pelarangan Laptop di Lapas Sukamiskin

Pergantian yang dilakukan hari ini juga berbarengan dengan sertijab dari Plt Kalapas Sukamiskin Kusnali ke Kalapas baru Tejo Harwanto. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Tanjung Gusta, Medan itu ditunjuk Menkumham Yasonna Laoly sebagai Kalapas baru pasca OTT KPK.

"Seluruh pejabat struktural yang baru di lapas ini untuk selanjutnya melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya. Kemudian pejabat Plt Kalapas pak Kusnali kembali sebagai Kalapas Banceuy. Sementara pejabat yang diganti, menunggu penempatan berikutnya dengan sementara bertugas di Kanwil Kemenkum HAM Jabar," kata Dodot.

Dodot mengatakan pergantian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pimpinan dalam hal ini Ditjen PAS dan Menkum HAM. Pihaknya mendapatkan rekomendasi untuk pergantian tersebut.

"Menurut pertimbangan dari pimpinan memang diperlukan reposisi," ucap Dodot.

Baca juga: KPK Ingin Dapat Akses CCTV Seluruh Sel Terpidana Korupsi

Dalam kesempatan itu, Dodot juga menekankan kepada para pejabat yang baru untuk bisa membenahi apa-apa yang buruk selama ini. Termasuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai peraturan

"Prioritasnya membenahi dan melakukan pembenahan. Menyeluruh yah, dari mulai pengamanannya, sarana dan prasarana kemudian terkait dengan pelaksanaan hak warga binaan, semuanya dilakukan," ujar Dodot. (dir/bbn)