Ijtimak Ulama: GNPF-U Pemegang Hak Merek 212

Jakarta - Ijtimak Ulama tak hanya merekomendasikan capres cawapres, tapi juga soal program ekonomi keumatan. Salah satu poin rekomendasinya adalah menegaskan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) sebagai pemegang hak merek 212.

Ada 8 poin hasil Ijtimak Ulama di bidang Program Ekonomi Keumatan. Berikut 8 poin tersebut yang dibacakan dalam jumpa pers di Hotel Menara Paninsula, Slipi, Jakbar, Minggu (29/7/2018) hari ini:

Program Ekonomi Keumatan

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Program Ekonomi Keumatan dan/atau Program Ekonomi Konstitusi akan menjadi Program Prioritas untuk pemberdayaan ekonomi umat berbasiskan ekonomi syariah.

2. GNPF Ulama adalah Pemegang Hak Merek 212 yang dapat digunakan oleh umat dengan syarat dan ketentuan yang diatur kemudian .

3. Merevitalisasi Dewan Ekonomi Syariah yang dibentuk oleh GNPF Ulama pada tahun 2017 yang lalu, dengan memfungsikan sebagai Komite Nasional Ekonomi Umat.

4. Komite Nasional Ekonomi Umat didirikan dengan tujuan memantau, memajukan, melindungi, dan mendorong kepentingan pemberdayaan ekonomi umat.

5. Koperasi Syariah 212 adalah salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi Umat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GNPF Ulama dan bernaung di bawah payung Komite Nasional Ekonomi Umat.

6. Anggota Komite Nasional Ekonomi Umat terdiri dari eks anggota Dewan Ekonomi Syariah GNPF Ulama yang masih ada dan memenuhi syarat serta ditambah dengan anggota baru yang disepakati dari forum musyawarah ini yang terdiri dari: Heppy Trenggono, Jufri Syahroni, Syafi'i Antonio, Ichsanudin Noorsy, Azrul Azis Taba, Abdul Majid, Muhsin Thoyib, Habibullah, Muhamad Rusdi, Sabrun Jamil, Nurdiati Akma, Rinar Lydia.

7. Membentuk lembaga permodalan nasional yang berbasis keumatan.

8. Membangkitkan perekonomian umat yang berbasiskan masjid, pesantren, dan sentra-sentra lainnya.

Tonton juga 'GNPF-U Nilai Ada Ketidakadilan Terhadap Umat Islam di Negeri Ini':

[Gambas:Video 20detik]

(tor/tor)

ijtimak ulama