Jokowi Wajibkan Capres Gubernur Izin ke Presiden, Ini Kata Anies

Jakarta - Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri penyelenggara negara. Salah satunya mengatur tentang kepala daerah yang dijadikan calon presiden/wakil presiden.

Soal kepala daerah nyapres, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-lah yang paling santer dikaitkan dengan pilpres. Namanya terus masuk ke bursa capres-cawapres di berbagai lembaga survei.

Baca juga: Jokowi Teken PP Gubernur yang Nyapres Harus Izin Presiden

Lantas, apa kata Anies soal PP tersebut?

"Nggak ada tanggapan, itu kan dibuat pemerintah bagian dari.... Kalau saya kan bagian dari pemerintahan, ya. Saya disumpah untuk jalankan semua undang-undang, peraturan, itu aja," kata Anies di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: Mendagri Yakin Jokowi akan Izinkan Kepala Daerah yang Mau Nyapres

Peraturan itu diteken Jokowi pada 19 Juli 2018. Ada aturan yang mewajibkan penyelenggara negara mengundurkan diri, tapi ada pula yang sekadar cuti. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Pemilu.

Pengunduran diri berlaku bagi gubernur, wagub, wali kota, wakil wali kota, bupati, wabup, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, hingga pejabat BUMN dan BUMD yang jadi calon anggota DPR, DPRD, atau DPD. Pengunduran diri tersebut tak dapat ditarik kembali dan tak dapat mengajukan diri untuk pengaktifan kembali. (idn/dnu)