PDIP Tepis PD Sebut Mega Jadi Penghalang Koalisi SBY-Jokowi

Jakarta - Partai Demokrat (PD) menyebut hubungan antara Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rintangan berkoalisi dengan Jokowi. PDIP menepis hal itu.

"Selalu mengambinghitamkan faktor eksternal, eksternalisasi persoalan padahal, menurut kami lebih banyak persoalan internal," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: PD: Hubungan SBY-Mega Jadi Barrier Berkoalisi dengan Jokowi

Hendrawan menjelaskan faktor internal yang dimaksud. Syarat koalisi PD agar Ketua Kogasma-nya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres dinilai memberatkan.

"Karena Demokrat pernah menjadi partai terbesar, ada sedimentasi emosional, kalau bahasa negatifnya ada sindrom. Tapi kita menyebut ada sedimentasi emosional 'kita ini partai terbesar'," ujarnya.

Harapan berlebihan dan kendala berkomunikasi dengan parpol koalisi Jokowi itulah, kata Hendrawan, yang membuat PD susah berkoalisi dengan kubu Jokowi. Apalagi, dengan PD yang dinilainya terlalu transaksional dan kalkulatif dalam berkoalisi.

Baca juga: Megawati Jadi Rintangan Koalisi SBY-Jokowi?

"Ya bayangkan you berenam ini sudah koalisi, sudah bicara pentingnya membangun saling kepercayaan, trust komitmen tiba-tiba ada orang datang, ya tentu susah diterima," kata Hendrawan.

"Itu sebabnya saya selalu mengatakan, kalau ingin mendekati koalisi Pak Jokowi ya, jangan kalkulatif, jangan transaksional, utamakan komitmen dulu, niat tulus dulu. Niat tulus melahirkan komitmen, jadi hulunya niatan dulu, terus bergerak ke hilir pelan-pelan. Apa itu, trust, mutual respect, dan seterusnya. Nah tadi malam, Pak SBY menyebut di hilirnya harus ada mutual trust, mutual respect, kami bicaranya hulu, yaitu niatan yang tulus dan komitmen," imbuhnya.

PD sebelumnya menjelaskan alasan SBY belum berkoalisi dengan Jokowi adalah faktor hubungan SBY dengan Mega.

"Memang ini (hubungan SBY-Mega) menjadi barrier yang cukup tinggi, bahkan tebal, yang harus ditembus dalam koalisi itu karena kan koalisi ini dipimpin oleh PDIP. Sehingga kalau Pak SBY ada di sana sebagai anggota koalisi, tentu hubungan beliau dengan Bu Mega menjadi pertimbangan," ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7). (tsa/dkp)