Terkait JK, MK Dinilai Harus Konsisten Tolak Gugatan soal Cawapres

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla menjadi pihak terkait dalam gugatan Perindo soal jabatan wapres maksimal 2 kali. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutus hal serupa.

Pembatasan 2 periode ini pernah digugat ke MK. Kala itu, Said Saggaf hendak mencalonkan diri sebagai bupati lagi untuk ketiga kalinya. Tapi terhalang aturan jabatan maksimal 2 periode. Sebab, Said pernah menjadi Bupati Bantaeng 1993-1998 dan Bupati Mamada 2003-2008.

Namun MK tidak goyah. Atas nama konstitusi dan semangat reformasi, MK memutuskan masa jabatan haruslah dibatasi maksimal 2 periode, meski jabatan itu tidak berturut-turut.

"Putusan itu harus jadi sumber hukum seluruh hakim MK. Logika pembatasan masa jabatannya kan sama. Jika MK memutus dengan logika berbeda, apalagi jauh dari ketentuan Pasal 7 UUD 1945, patut diduga ada yang tidak benar dari putusan MK itu," kata Direktur Pusako Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari kepada detikcom, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: Saiful Mujani: MK Jangan Langgar Konstitusi, Khianati Reformasi

Direktur Puskapsi Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono menyatakan hal serupa. Menurutnya, putusan MK pada 2008 ini sudah selayaknya dijadikan pegangan oleh majelis hakim MK yang saat ini menangani perkara pengujian pembatasan masa jabatan wakil presiden yg diajukan Perindo dan JK sebagai pihak terkait. Hal ini mengingat tidak terdapat perubahan pada spirit UUD 1945 yang dijadikan dasar MK memutus pada 2008 dengan kondisi saat ini.

"Justru di tengah perilaku banyak korupsi oleh penyelenggara negara dan banyaknya penyalahgunaan wewenang yang ada oleh pejabat negara maka spirit pembatasan kekuasaan oleh UUD dan berbagai UU layak untuk terus dijaga," ujar Bayu.

Baca juga: Manuver JK dan Gagalnya Gugatan Jabatan Lebih dari 2 Periode

MK dalam memutus suatu perkara punya kewajiban menjaga keserasian atau konsistensi dengan putusan MK sebelumnya. Hal ini, selain demi menegakkan prinsip kepastian hukum, demi memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

"Tentu akan bertentangan dengan prinsip keadilan jika untuk satu kasus MK menolak permohonan dan di kasus lain yang keadaannya sama MK memberikan putusan yang berbeda," Bayu menegaskan.

Berdasarkan berkas putusan MK Nomor 8/PUU-VI/2008, pembatasan masa jabatan adalah semangat dari reformasi dan amendemen UUD 1945.

"Pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit UUD 1945," tegas 9 hakim konstitusi dengan suara bulat.



Tonton juga video: 'Fahri Hamzah: JK Baiknya Jadi Negarawan Seperti Habibie'

[Gambas:Video 20detik]

(asp/ear)