Wewenang OTT Kalapas Sukamiskin Dipertanyakan, Ini Jawaban KPK

Jakarta - Dalam rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III DPR, sempat muncul pertanyaan apakah Kalapas Sukamiskin Wahid Husen yang ditangkap KPK merupakan penyelenggara negara sehingga bisa ditindak. Apa kata KPK?

"Apakah ini ranahnya KPK? Kami sebelum melakukan, kami rapat dengan jelas di kantor, apakah ini pengertiannya," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Dirjen PAS: Koruptor Simpan Duit di Sukamiskin buat Belanja Koperasi

Pertanyaan itu muncul dari anggota Komisi III Arsul Sani. Arsul khawatir KPK kalah di praperadilan jika Kalapas Sukamiskin ternyata bukan penyelenggara negara.

"Kita terus terang sudah membahasnya dengan secara ketat dan kita telah melihat UU Permasyarakatan dan Pasal 8 ayat 1 itu jelas," lanjut Syarif.

"Dikatakan bahwa, saya baca, petugas permasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan pengamanan," tegas dia.

Baca juga: Sidak LP Sukamiskin Pasca OTT, Petugas Angkut 2 Truk Barang Mewah

KPK menegaskan OTT yang menyasar Kalapas Sukamiskin sudah tepat. KPK meminta penjelasan mereka dipahami.

"Karena dia adalah penegak hukum, KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan itu. Saya pikir itu perlu kita perhatikan secara saksama," ucap Syarif. (gbr/idh)