Didesak Mundur soal OTT Sukamiskin, Yasonna: Itu Urusan Presiden

Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly buka suara soal desakan ICW ke Presiden Jokowi mengenai pencopotan dirinya setelah operasi tangkap tangan KPK di Lapas Sukamiskin. Yasonna mengatakan hal itu sepenuhnya hak presiden.

"Itu urusan presiden, bukan urusan saya. Jadi, itu tanya ICW aja, jangan tanya saya," kata Yasonna seusai jumpa pers di Kemenkum HAM, gedung Imigrasi, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Desakan Copot Menkum HAM Soal OTT Sukamiskin Dijawab Istana

Peneliti ICW Emerson Yuntho sebelumnya menyebut bobroknya pengawasan di lapas-lapas bisa menggerus elektabilitas Jokowi. Karena itu, menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap Menkum HAM, bahkan sampai ke tahap pencopotan.

"Sebaiknya Jokowi mengganti Pak Yasonna karena memang, jadi justru performance-nya Jokowi menurun akibat tidak diurus dengan baik. Kan ada isu, soal penjara, kedua revisi Undang-Undang KUHP," ujar Emerson saat dihubungi, Sabtu (21/7).

Baca juga: Menanti Langkah Kemenkum HAM Usai Minta Maaf Soal OTT Sukamiskin

Emerson juga mempertanyakan komitmen antikorupsi Yasonna dan jajarannya. Apalagi penetapan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen sebagai tersangka menunjukkan praktik korupsi juga terjadi di lapas.

"Jadi komitmen antikorupsinya Pak Yasonna patut diragukan untuk menyelesaikan problem itu terhadap KPK, upaya bersih-bersih lapas dari praktik korupsi itu kan nggak terjadi," jelasnya.


Tonton juga video: 'Soal OTT Lapas Sukamiskin, Jaksa Agung: Perlu Perbaikan Sistem'

(idn/idh)