Desakan Copot Menkum HAM Soal OTT Sukamiskin Dijawab Istana

Jakarta - Presiden Joko Widodo didesak mencopot Menkum HAM Yasonna Laoly setelah KPK membongkar 'jeroan' Lapas Sukamiskin lewat OTT. Istana pun menjawab desakan itu.

Desakan itu datang dari peneliti ICW Emerson Yuntho. Menurutnya, bobroknya pengawasan di lapas-lapas bisa menggerus elektabilitas Jokowi.

"Sebaiknya Jokowi mengganti Pak Yasonna karena memang, jadi justru performance-nya Jokowi menurun akibat tidak diurus dengan baik. Kan ada isu, soal penjara, kedua revisi undang-undang KUHP," ujar Emerson saat dihubungi, Sabtu (21/7/2018).

Baca juga: OTT Kalapas Sukamiskin, ICW: Jokowi Harus Ganti Menkum HAM

Econ, sapaan karibnya, juga mempertanyakan komitmen antikorupsi Yasonna dan jajarannya. Apalagi, dengan penetapan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen sebagai tersangka dalam kasus jual-beli fasilitas dan pemberian izin menunjukkan praktik korupsi juga terjadi di Lapas.

"Jadi komitmen antikorupsinya Pak Yasonna patut diragukan untuk menyelesaikan problem itu terhadap KPK, upaya bersih-bersih lapas dari praktik korupsi itu kan nggak terjadi," jelasnya.

Lalu, apa jawaban pihak Istana?

"Sebagai sebuah saran dan masukan tentu baik sebagai bentuk kepedulian ICW," ujar juru bicara Presiden, Johan Budi SP saat dimintai konfirmasi, Minggu (22/7/2018).

Baca juga: Jokowi Didesak Copot Yasonna soal OTT Kalapas, Ini Kata Istana

Hal yang disoroti ICW adalah lemahnya pengawasan Yasonna terhadap lapas-lapas. Menurut Johan, Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.

"Namun Presiden tentu punya mekanisme evaluasi dan ukuran sendiri terhadap kinerja para menteri-nya," terang Johan. (imk/gbr)