Kata Tommy, Asing Semakin Dimanja? Ini Peran Soeharto di Freeport

Jakarta - Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) menyebut 20 tahun reformasi tidak ada perubahan. Salah satunya soal investasi asing yang katanya semakin dimanja. Benarkah?

Tapi benarkah kata Tommy? Salah satu investasi terbesar di Indonesia adalah Freeport. Begini peran Soeharto--yang juga ayah Tommy--untuk memuluskan perusahaan asing asal Amerika Serikat itu bisa menggaruk bumi Papua, sebagaimana dirangkum detikcom, Senin (23/7/2018):

1966
Presiden Soekarno 'disingkirkan'.

"Kenapa Sukarno harus disingkirkan? Jawabnya, jika Sukarno tetap berkuasa, amat sulit bagi Dulles untuk mendapatkan atau menguasai gunung emas di Papua, yang sudah menjadi milik Indonesia. Karena Sukarno seorang nasionalis yang tidak mau tunduk pada imperialisme baru Amerika Serikat," tulis Ikrar Nusa Bhakti dalam pengantar buku 'Bayang-bayang Intervensi, Perang Siasat John F Kennedy dan Allen Dulles atas Sukarno'.

Baca juga: CIA Rancang Penggulingan Sukarno Sejak 1953

1 Juli 1966
MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden.

10 Januari 1967
Lahir UU Penanaman Modal Asing.

7 April 1967
Ditandatangani Kontrak Karya (KK) Freeport-RI selama 30 tahun. Dengan KK, maka KK itu menjadi UU dan UU yang ada di Indonesia tidak bisa mengintervensi KK tersebut.

Baca juga: Ginandjar Kartasasmita Siap Buka-bukaan Kasus Freeport

27 Maret 1968
Soeharto dilantik MPRS menjadi Presiden. KK Freeport tidak pernah diotak-atik.

1991
KK diperbaiki dengan tetap menguntungkan Freeport. Presiden Soeharto tidak mengotak-atik posisi Freeport.

1998
Soeharto lengser.

Baca juga: Cuma Dapat Jatah 9,36% Saham Freeport, Pemerintah Ngotot Renegosiasi

12 Juli 2018
Proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 51% akhirnya terlaksana. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) dalam rangka pengambilalihan saham PTFI.

1. Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia

2. Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.

3. Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)

Baca juga: Freeport Ingin Bercokol di Papua Hingga 2021

22 Juli 2018
Tommy menyatakan pemerintah sekarang memanjakan investasi asing.

"Reformasi janjikan KKN hilang, tapi nyatanya makin parah. Utang luar negeri semakin besar. Investasi asing pun semakin dimanja," kata Tommy, kepada wartawan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat.



Tonton juga 'Blak Blakan Tutut Soeharto: Menjawab Semua Tuduhan':


(asp/tor)