KPU Kembalikan 5 Data Bacaleg Eks Napi Koruptor ke Parpol

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan dokumen verifikasi administrasi bacaleg 2019. Ada lima eks napi korupsi yang terdaftar dalam bacaleg DPR RI yang berkasnya dikembalikan ke parpol.

"Berdasarkan dokumen yang ada ditemukan ada 5 bakal calon sanggota legislatif pernah terkena tindak pidana korupsi," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2018).

Baca juga: KPU Brebes Ungkap Seorang Bacaleg Daftar Lewat 2 Parpol, Kok Bisa?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menambahkan kelima orang itu berasal dari empat daerah pemilihan (Dapil) Aceh II, Bangka Belitong, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Tengah VI. Meski begitu, Wahyu tak mau menyebutkan asal parpol dan nama-nama bacaleg itu.

"Jadi di daerah Aceh II nya ada 2 orang, Sulawesi Tenggaranya 1 orang, Bangka Belitongnya 1 orang, Jawa Tengah VI nya 1 orang," kata Wahyu.

"Semua (eks napi korupsi) dari parpol lama," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan," sambungnya.

Wahyu mengaku sengaja tak membuka nama-nama parpol yang menaungi lima bacaleg itu untuk proses perbaikan. KPU pun menyerahkan lima bacaleg yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu ke parpol untuk diganti.

"Lima nama ini dinyatakan TMS dan kita kembalikan kepada parpol untuk mengganti lima nama itu dengan nama lain yang memenuhi syarat (bukan eks napi korupsi)," kata Wahyu.

Baca juga: Kebut Verifikasi Bacaleg, KPU Sudah Rampungkan Berkas 10 Parpol

Wahyu mengatakan kelima orang ini diketahui eks napi korupsi dari salinan putusan yang dilampirkan dalam dokumen persyaratan.

"lima orang ini melampirkan salinan putusannya. Dalam dokumen persyaratannya itu melampirkan salinan putusan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana korupsi dan berkekuatan hukum tetap," kata Wahyu.

Selain melampirkan salinan putusan, kelima eks napi korupsi itu juga mengumpulkan dokumen pendaftaran yang ditandatangani dengan pengurus parpol.

"Iya, kelimanya melampirkan putusan sendiri dan ditandatangani ketum dan sekjen," ujar Wahyu.

(ams/ams)