JK Dukung Gugatan Cawapres, Mendagri: Sah-sah Saja

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan masa jabatan wapres yang diajukan Perindo di Mahkamah Konstitusi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan langkah hukum itu merupakan hak JK sebagai warga negara.

"Saya kira itu hak ya, hak setiap warga negara, hak Pak Jusuf Kalla. Saya kira Pak JK sah-sah saja," kata Tjahjo di Hotel RedTop, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Tjahjo juga menilai wajar jika aturan masa jabatan wapres itu dipertanyakan. Sebab, setiap orang memiliki tafsir masing-masing atas Pasal 169 huruf n UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Baca juga: JK Dukung Gugatan Syarat Cawapres, Ini Respons Akbar Tandjung

"Saya sendiri sebagai sarjana hukum juga punya pandangan yang beda, kan boleh-boleh saja, pengertian dua periode berturut-turut itu apakah dia 5 tahun-5 tahun ataukah ada sela atau jedanya, itu juga masih berbagai pendapat," ujarnya.

Kendati demikian, Tjahjo meminta semua pihak menyerahkan sepenuhnya gugatan itu kepada MK. Ia yakin MK akan memberikan keputusan secara bijak dan objektif.

"Tetapi secara prinsip, kalau pandangan saya, berturut-turut itu ya dua periode, apakah dia baru setahun, apakah dia 5 tahun tapi berturut-turut. Tapi ada pandangan kedua berturut-turut dilantik sebagai wapres dua kali. Itu juga versi KPU begitu," tutur Tjahjo.

Baca juga: Gerindra Sindir JK Ikut Gugatan di MK: Kekuasaan Itu Mengenakkan

"Tapi ada juga versi lain kalau seperti di Amerika terus-menerus juga bisa juga. Saya kira ini masih berbagai argumentasi 10 sarjana hukum bisa 100 pendapat. Makanya kita serahkan ke MK. MK akan mengambil bijak pengertian itu bagaimana," lanjutnya.

Sebelumnya, JK resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan syarat cawapres di MK. JK mengajukan diri sebagai pihak terkait lewat kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin.

Baca juga: Ngabalin: JK Tak Bahas Gugatan Masa Jabatan Wapres di Istana

Irman mengatakan JK mengajukan diri sebagai pihak terkait karena merasa syarat cawapres di Pasal 169 huruf n UU Pemilu tak sesuai dengan konstitusi. Menurut Irman, yang dibatasi jabatannya ialah presiden.

"Jadi posisi wapres kan sebagai pembantu presiden, sama seperti menteri, harusnya masa jabatannya tidak dibatasi," ujar Irman saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (20/7/2018). (mae/jbr)