Pemprov DKI Selidiki Dugaan Pungli Oknum Lurah

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum lurah. Laporan mengenai pungli itu didapat dari aduan masyarakat.

"Ada beberapa laporan yang sedang kita TL (tindak lanjuti) di Biro Pemerintahan ya dan terkait pungli-pungli tersebut. Memang kan beberapa pengaduan," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lasari di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: Sekda DKI: Kalau Ada Lurah Kutip Pungli, Tangkap Saja

Premi enggan menjelaskan daerah mana saja yang menerima banyak aduan terkait pungli tersebut. Usai mendapatkan data lengkap pihaknya akan meneruskan ke inspektorat.

"Artinya kalau terbukti melakukan pungli oleh oknum PNS, akan kita teruskan kepada inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan BAP," tuturnya.

Baca juga: Anies: Kalau Ada Lurah Kutip Pungli Laporkan, Saya Berhentikan!

Sementara bila yang melakukan pungli bukan dari PNS, Premi akan melaporkannya ke polisi. Dia berjanji akan segera menidaklanjuti dugaan pungli kepada warga tersebut.

"Kalau bukan PNS atau misalnya RT/RW. Jika memang terbukti ada jalurnya sendiri, mereka akan dilaporkan kepada kepolisian kan seperti itu," jelas Premi.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku menerima laporan terkait pungli oknum lurah. Gubernur DKI Anies Baswedan pun menegaskan akan memberhentikan oknum lurah yang melakukan pungli.

"Minta namanya saja. Kita ada 267 lurah. Jika ada yang lakukan pungli, langsung diberhentikan. Jadi minta laporannya, saya akan berhentikan," kata Anies di Balai Kota, Selasa (17/7) kemarin. (fdu/haf)