Bawaslu: Masih Ada 15 Parpol Belum Daftarkan Bacaleg ke KPU RI

Jakarta - Bawaslu mengawasi pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di KPU. Hingga H-1 penutupan, baru ada satu parpol yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU RI.

"Tadi kita datang di KPU. Hanya Partai NasDem yang sudah mendaftar, sementara masih 15 parpol yang belum mendaftar," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di kantornya, Jalan MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).
Dia memperkirakan, Selasa (17/7) akan ada kepadatan pendaftaran dan verifikasi berkas dengan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Sebab, pada pendaftaran tadi, KPU membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk melakukan verifikasi.

KPU lalu memberikan berita acara (BA) pengembalian kepada NasDem. Sebab, berkas 24 daerah pemilihan NasDem belum memiliki syarat.

"Kalau bahasa mudik, ini puncak kemacetan pendaftaran ini besok," ujar Afifuddin.

Bawaslu mendapatkan laporan parpol mengalami kendala saat mengunduh formulir dan memasukkan data bacaleg ke Silon. Hal ini membuat parpol membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda pendaftaran ke KPU.

"Dari sisi laporan yang kita dapatkan, mereka memang mengeluhkan soal banyaknya detail yang harus diisi. Sebenarnya butuh persiapan lebih awal. Bisa jadi awalnya partai terlalu menyederhanakan. Kedua dari sisi Silon sendiri, kami dapat laporan juga teman-teman di partai ini ketika melakukan akses tidak selalu berjalan mulus," ucapnya.

Tercatat, hingga H-1 ini, belum ada satu parpol pun yang mendaftarkan bacalegnya di KPU Jawa Tengah. Sementara itu, dari 16 parpol, hanya PKPI yang belum mendaftarkan bacalegnya di 34 KPU provinsi.
"Sementara PKPI belum melakukan pendaftaran di seluruh provinsi," tutur Afifuddin.

Berikut rekapitulasi data parpol yang sudah mendaftarkan calegnya di tingkat provinsi:

1. Kalimantan Timur
6 parpol (38%)
PKB, PAN, Gerindra, Golkar, NasDem, Perindo

2. Gorontalo
6 parpol (38%)
PKS, Golkar, NasDem, PKS, Perindo, PAN

3. Sulawesi Tenggara
5 parpol (32%)
Gerindra, NasDem, PKS, Perindo, PAN

4. Sulawesi Tengah
4 parpol (25%)
Perindo, Gerindra, NasDem, PAN

5. Bengkulu
4 parpol (25%)
Golkar, Perindo, NasDem, Demokrat

6. Papua Barat
4 parpol (25%)
Perindo, Gerindra, PSI, Garuda

7. Bali
4 parpol (25%)
Perindo, PDIP, NasDem, PSI

8. DKI Jakarta
4 parpol (25%)
PBB, NasDem, Perindo, Hanura

9. Jambi
4 parpol (25%)
Berkarya, NasDem, PKS, Perindo

10. Banten
4 parpol (25%)
Gerindra, NasDem, PKS, PSI

11. Bangka Belitung
3 parpol (19%)
Perindo, NasDem, Hanura

12. Kalimantan Selatan
3 parpol (19%)
PKB, Golkar, PPP

13. Sumatera Barat
3 parpol (19%)
PKS, Perindo, NasDem

14. Kepulauan Riau
3 parpol (19%)
NasDem, Golkar, PDIP

15. Lampung
3 parpol (19%)
Gerindra, NasDem, PKS

16. Kalimantan Utara
3 parpol (19%)
PKB, NasDem, PKPI

17. Kalimantan Tengah
3 parpol (19%)
NasDem, PAN, Hanura

18. Aceh
3 parpol (19%)
Perindo, NasDem, Demokrat

19. Sulawesi Selatan
2 parpol (13%)
Perindo, NasDem

20. Papua
2 parpol (13%)
PAN, NasDem

21. NTT
2 parpol (13%)
NasDem, Gerindra

22. Riau
2 parpol (13%)
Berkarya, NasDem

23. Jawa Barat
2 parpol (13%)
PKB, NasDem

24. Maluku Utara
2 parpol (13%)
NasDem, Garuda

25. Yogyakarta
2 parpol (13%)
NasDem, PSI

26. Sulawesi Barat
2 parpol (13%)
NasDem, Perindo

27. Sulawesi Utara
1 parpol (6%)
PDIP

28. Maluku
1 parpol (6%)
Perindo

29. Sumatera Selatan
1 parpol (6%)
PKS

30. Jawa Timur
1 parpol (6%)
NasDem

31. Kalimantan Barat
1 parpol (6%)
NasDem

32. NTB
1 parpol (6%)
PAN

33. Sumatera Utara
1 parpol (6%)
NasDem

34. Jawa Tengah
0 parpol (0%) (jbr/jor)