Sandi: Jakarta Harus Terlibat Proyek 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus terlibat dalam proyek enam ruas tol dalam kota. Menurut Sandiaga, proyek tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan Pemprov DKI Jakarta.

Bukan tanpa alasan Sandiaga mengatakan hal itu. Hal itu didasarkan pada pengalamannya dalam membangun jalan tol.

"Saya pengalaman membangun jalan tol bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak bisa kerja sendiri, tapi harus melibatkan begitu banyak sinergi dari berbagai sektor," kata Sandiaga di kompleks Wali Kota Jakarta Barat, Jakarta Barat, Sabtu (14/7/2018).

Baca juga: Sandiaga soal Proyek 6 Ruas Tol Dalam Kota: Saya Husnuzan Saja

"Dan salah satu yang paling harus terlibat adalah dari wilayah DKI (Jakarta). Itu dibangun di wilayah DKI, di atas jalan DKI. Jadi DKI pasti akan harus terlibat," lanjutnya.

Apalagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ) memberikan konsesi jalan tol kepada PT Jakarta Toll Road Development, yang merupakan anak usaha salah satu BUMD DKI, yakni PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo.

"Jadi semuanya bersinggungan dan kami harus pastikan apa yang diinginkan bahwa ini tidak menambah kemacetan. Tapi ini justru membuka simpul-simpul transportasi dan yang saya sampaikan," kata Sandiaga.

Selain itu, persoalan pembebasan lahan jalan tol itu berhubungan dengan Pemprov DKI. Sebab, setiap pembebasan lahan akan dikoordinasikan dengan Pemprov DKI.

Baca juga: Proyek 6 Ruas Tol Dalam Kota Dilanjutkan, Ini Rutenya

"Dan kita harus pastikan bahwa tidak ada pembebasan yang tidak berkeadilan," ujarnya.

Keterlibatan Pemprov DKI Jakarta, kata Sandi, juga untuk memastikan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota ini juga memfasilitasi penyediaan jalur bus TransJakarta di jalan tol tersebut. Selain itu, ia ingin memastikan jalan tol akan menjadi titik integrasi antarmoda transportasi di Jakarta.

"Memang ke depan kita harus pastikan jalur yang didedikasikan untuk TransJakarta dan transportasi publik itu betul-betul terealisasi dan interkoneksinya dengan MRT-LRT itu juga bisa diwujudkan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI diminta keluar dari proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan proyek tersebut telah diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Jadi begini, ini memang kami di dalam kampanye kemarin kami tegaskan bahwa kita tidak akan meneruskan proyek enam ruas dalam tol. Kampanye kita selesai 15 April. Kita menang. Lalu proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017," kata Anies di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018). (mae/aan)