Susi Berpeluang Maju Cawapres, PPP: Otoritas di Jokowi

Jakarta - Setelah lulus ujian paket C setara SMA, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kini memenuhi syarat maju pilpres. PPP mengatakan, peluang Susi maju cawapres tergantung Joko Widodo, capres yang mereka usung.

"Ya untuk kriteria 10 nama dan sekarang Pak Jokowi nyebutnya 5 nama, itu otoritas kewenangan di Pak Jokowi. Apakah Bu Susi masuk yang di 10 apa yang di 5, saya sih tidak tahu. Paling tidak dengan ijazah itu, itu kan syarat formal, tapi apakah kemudian mendapatkan syarat formal itu hanya untuk mengejar jabatan posisi cawapres, kita juga belum tahu," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Sabru (14/7/2018).

Baca juga: Susi Penuhi Syarat Cawapres, Golkar Tetap Perjuangkan Airlangga

Awiek mengaku tak tahu apakah Susi benar-benar akan maju pilpres setelah mendapat ijazah paket C setara SMA. Awiek melihat Susi hanya mengejar penyetaraan pendidikan.

"Kami melihat Bu Susi mendapatkan ijazah ya sebagai aspek penyetaraan pendidikan saja. Sebagai seorang menteri ijazahnya hanya SMP dan sekarang ada penyetaraan tingkat SMA. Kebetulan itu secara formalitas sesuai syarat maju sebagai presiden, caleg, itu ijazah SMA. Apakah Susi jadi pilihan, kalau kami PPP tak melihat aspek nama tapi lebih kepada aspek kriteria yang bisa mendongkrak kemenangan Pak Jokowi sehingga gemilang di 2019," ucap Awiek.

Baca juga: PKB Jika Susi Ikut Pilpres: Bisa Makin Stres Nelayan

Apakah Susi memenuhi kriteria PPP? Awiek mengaku Susi cukup cakap di bidang ekonomi. Namun, soal sisi elektabilitas, Awiek menyebut itu masih harus dikaji dulu.

"Kalau birokrasi yang menguasai bidang ekonomi ya memang Bu Susi adalah Menteri KKP yang tupoksinya di situ. Apa itu mampu mengerek elektabilitasnya, nanti harus kita kaji bersama-sama, tidak hanya dilihat satu aspek saja," kata Awiek.

Baca juga: Cerita Susi: Mengejar Paket C, Berpeluang Ikut Pilpres

Syarat capres dan cawapres diatur dalam UUD 1945. Setelah itu, diatur lebih tegas dalam Pasal 169 UU 7/2017.

"Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat," demikian bunyi Pasal 169 huruf r. (gbr/gbr)