Wa Ode Nurhayati Sebut Larangan Eks Koruptor Nyaleg Tabrak 3 UU

Jakarta - Eks terpidana korupsi Wa Ode Nurhayati telah mengajukan gugatan atas Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor menjadi caleg. Menurutnya, PKPU itu menghukum para eks narapidana yang telah keluar dari penjara.

"Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman KPU juga, bahwa mantan napi korupsi itu ketika dihukum, sepanjang proses hukuman dia juga dihukum dengan PP 99, lalu setelah dia bebas dihukum (lagi)," ujar Wa Ode usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: Wa Ode Nurhayati Gugat PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Dia mengaku tak masalah jika PKPU itu sesuai dengan undang-undang. Namun, dia menyebut PKPU itu tak sesuai dengan 3 undang-undang.

"Nah makanya saya kearifan publik lah, bahwa sepanjang itu sesuai dengan UU nggak papa. Tapi ini kan yang ditabrak ada 3 UU, (yaitu) UU No 7, UU HAM, dan UU Tipikor itu sendiri," ujar Wa Ode.

Baca juga: Diperiksa soal Korupsi e-KTP, Wa Ode Ditanya Peran Markus Nari

Wa Ode sendiri pernah terjerat kasus korupsi dana infrastruktur dan pencucian uang. Dia diganjar hukuman penjara selama 6 tahun dan baru bebas pada Agustus 2017 lalu. Mantan Anggota DPR Fraksi PAN ini rencananya akan mendaftar menjadi caleg mewakili daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Tetap saya mendaftar di PAN. Soal nanti seperti apa, saya menuggu hadil juducial review," kata dia.

Aturan KPU soal larangan eks koruptor nyalegtertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan KPU ini diteken Ketua KPU Arief Budiman pada Sabtu (30/6).

Larangan eks koruptor nyaleg tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h. Selain mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak dilarang menjadi caleg. (nif/haf)