32 Anak Daftar Ber-SKTM Masuk SMA, Ini Pekerjaan Orang Tuanya

Karanganyar - Gubernur Jateng menginstruksikan kepala SMA/SMK negeri melakukan survei lapangan terkait penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Salah satu yang ditegur langsung adalah SMAN Mojogedang, Karanganyar. Hasilnya, ada 32 pendaftar yang diragukan kebenarannya.

Kepala SMAN Mojogedang langsung menindaklanjuti instruksi gubernur untuk melakukan survei mulai kemarin sore. Ada 138 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai harus disurvei.

"Sejak kemarin jam lima kami survei. Dari 138 orang, ada 32 yang menurut kami tidak masuk kategori miskin," kata Purwadi, dihubungi detikcom melalui telepon, Rabu (11/7/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Panitia PPDB bersama anggota OSIS SMAN Mojogedang mendatangi rumah para pendaftar dengan berkoordinasi dengan petugas kelurahan. Setelah didatangi, ternyata kondisi keluarga mereka dirasa cukup mampu.

"Ada yang rumahnya tingkat, ada yang keluarga PNS, Polri, ada TNI," katanya.

Panitia juga menemukan kondisi keluarga yang meragukan. Menurut pantauan mata, rumah siswa terlihat bagus namun ternyata bukan milik sendiri.

"Katanya hanya menumpang, tidak punya tanah, ada mobil juga buat makelaran. Itu saya minta bikin keterangan, lalu kami koordinasikan dengan provinsi," ujar dia.

Purwadi mengaku tidak mengetahui proses selanjutnya. Panitia hanya menyerahkan 32 nama itu kepada Dinas Pendidikan Jawa Tengah.

"Nama-nama itu sudah kami serahkan, nanti terserah provinsi mau mencoret lalu diganti siswa lain, atau seperti apa. Kami hanya operator," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, ada tiga kepala sekolah yang kena semprot Ganjar karena masalah verifikasi SKTM. Mereka adalah Kepala SMAN Mojogedang, SMKN 1 Blora dan SMKN 1 Purwokerto.

Ganjar menelepon ketiganya saat sedang inspeksi ke kantor Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Mereka dihubungi karena jumlah pendaftar pembawa SKTM yang tidak wajar. (mbr/mbr)