MK Minta Pemohon Perbaiki Materi Gugatan Ambang Batas Capres

Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyebut materi dari pengajuan Judicial Review (JR) Presidential Threshold (PT) Pilpres 2019 belum rinci. Pemohon pun diminta untuk memperbaiki materi gugatannya.

"Para pemohon belum menguraikan secara rinci hak konstitusional pemohon, baru penekanan pada (kata) 'kebohongan'" kata Saldi Isra dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, (9/7/2018).

Baca juga: Presidential Threshold Digugat, Hakim MK: Bukan Hal Baru

Saldi menuturkan pihaknya akan mengkaji kembali materi JR tersebut. Selain itu, para pemohon diberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki materi tersebut.

"Semua argumentasi tertulis dengan baik dan akan kami telaah. Pemohon diberi waktu paling lama 14 hari (untuk memperbaiki materi), Senin 23 Juli 2018 (batas pengumpulan berkas)," sebutnya.

Gugatan tersebut diajukan oleh lima orang yang mengaku mewakili suara rakyat Indonesia. Mereka adalah Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Ahmad Wali Radhi, Khoe Seng Seng, dan Usman.

Baca juga: Gugatan Ambang Batas Capres Diharapkan Diputus Sebelum Pilpres

Poin penting yang disampaikan oleh pemohon berkaitan dengan pasal 222 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR.

Para pemohon meminta agar pasal tersebut dilakukan uji materi karena disebut sarat akan pembohongan pada Pemilu 2014 dan tentunya bertentangan dengan Pancasila. (yas/idh)