Bawaslu: Caleg Eks Napi Korupsi Wajib Deklarasikan Masa Lalunya

Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan eks napi koruptor yang hendak ikut kontestasi pemilihan legislatif tidak boleh menutupi masa lalunya. Abhan menuturkan eks napi tersebut wajib mendeklarasikan diri sebagai orang yang pernah terlibat tindak pidana.

"Bagi mantan napi, ketika dia mencalonkan diri, dia harus mendeklarasikan dirinya 'bahwa saya pernah jadi narapidana koruptor'. Itu kewajiban," tegas Abhan kepada wartawan di kantor DPP Partai Amanat Nasional, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: Warga Diminta Tak Pilih Caleg Parpol Penolak PKPU 20/2018

Deklarasi itu, lanjut Abhan, harus dilakukan di depan wartawan agar terdistribusi menjadi informasi publik.

"Tidak hanya dideklarasikan KPU atau penyelenggara, tapi dirinya sendiri harus men-declare-kan di media," ujar Abhan mencontohkan.

Baca juga: Bawaslu Diminta Dukung PKPU yang Larang Eks Koruptor Nyaleg

Sebelumnya, Abhan menyatakan dukungannya terhadap upaya pembersihan parlemen dari unsur korupsi. Namun caranya bukanlah lewat cara yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Bawaslu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang narapidana mencaleg itu bertentangan dengan undang-undang.

"Kami mendukung upaya supaya parlemen bersih dari mantan napi, tapi pengaturannya tidak dengan bertabrakan dengan UU," kata Abhan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/7).

Baca juga: KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Bawaslu: Bertabrakan dengan UU

(aud/dnu)