Bawaslu Diminta Dukung PKPU yang Larang Eks Koruptor Nyaleg

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak ikut menilai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan napi korupsi mencaleg. Sebab, hal itu dinilai bertentangan dengan tugas Bawaslu.

"Bawaslu bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah aturan PKPU itu bertentangan atau tidak. Tugas Bawaslu dalam melakukan sengketa Pemilu itu hanya melihat apakah PKPU yang ditentukan KPU sudah berdasarkan ketentuan administrasi Pemilu yang berlaku atau belum termasuk PKPU 2018," ucap peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, saat diskusi di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Bawaslu: Bertabrakan dengan UU

PKPU telah disahkan, maka Bawaslu harus mempedomani PKPU sebagai ketentuan dari registrasi pemilu di 2019.

"Sepanjang PKPU belum dibatalkan MA, maka Bawaslu haruslah memepedomani PKPU itu sebagai ketentuan registrasi Pemilu," imbuh Fadli.

Sementara itu Peneliti ICW Almas Sjafrina juga meminta Bawaslu untuk tetap tunduk pada PKPU. Serta meminta agar Bawaslu mendukung aturan tersebut.

Baca juga: Aneh! Rapat DPR Abaikan PKPU yang Larang Eks Koruptor Nyaleg

Simak Juga Tanggapan KPU Soal Pro Kontra Eks Koruptor Dilarang Nyaleg:

[Gambas:Video 20detik]

"Kami mengimbau Bawaslu untuk meralat pernyataan yang menyiratkan Bawaslu mempersilakan mantan narapidana kasus korupsi mendaftar caleg. Kedua, agar Bawaslu mendukung KPU dengan menghormati dan mematuhi PKPU sebagai produk hukum, termasuk dalam penanganan sengketa yang diajukan peserta pemilu perihal larangan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi caleg," ungkap dia.

Sebelumnya Ketua Bawaslu, Abhan, menyatakan dukungannya terhadap upaya pembersihan parlemen dari unsur korupsi. Namun caranya bukanlah lewat cara yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Bawaslu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang narapidana mencaleg itu bertentangan dengan Undang-Undang.

Baca juga: KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Jokowi: UU Beri KPU Kewenangan

"Kami mendukung upaya supaya parlemen bersih dari mantan napi tapi pengaturannya tidak dengan bertabrakan dengan UU," kata Abhan, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

(dnu/dnu)