.webp)
Hal yang membuat acara itu dituliskan tak mendapat izin di Monas adalah lokasi tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan, kedinasan, olahraga, dan pembagian sembako. Surat itu juga tampak sudah ditandatangani Anies.
Saat dimintai konfirmasi, Anies menegaskan surat itu hoax. Anies juga mengatakan tidak menandatangani surat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oh itu hoax itu, saya tidak pernah tanda tangan, masak gubernur tanda tangan surat itu, itu hoax itu," kata Anies di Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (5/7/2018).
 Beredar surat izin acara Aktivis '98 di Monas yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (istimewa) |
"Bukan boleh dan tidak, kalau seperti itu dicek saja sama PT-nya, surat itu hoax, mana ada gubernur tanda tangan surat permintaan izin," sambungnya.
Sebelumnya, aktivis 1998 bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mendesak Jokowi menetapkan 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika.
"Kita mendesak Presiden menetapkan Hari Bhinneka Tunggal Ika tanggal 7 Juli. Karena kita tahu ada empat pilar bangsa. Kita tahu ada hari lahir Pancasila 1 Juni, sudah ada hari konstitusi. Bahkan Hari Proklamasi 17 Agustus. Dari empat pilar, hanya Bhinneka Tunggal Ika (yang belum)," ujar Direktur Eksekutif '98 Institute, Sayed Junaidi Rizaldi, setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/6).
Pada 7 Juli, aktivis '98 turut mengundang Jokowi ke acara rembuk nasional yang akan digelar di Monas. Jokowi diharapkan hadir.
"Kita menjelaskan kepada Bapak Presiden kesiapan kami panitia rembuk nasional aktivis '98 dalam rangka kegiatan 7 Juli 2018 di Monas. Kami menjelaskan kesiapan kami dan Bapak Presiden mengerti, memahami. Insyaallah, kalau diizinkan Allah, Bapak Presiden diperkenankan hadir dalam acara tersebut," kata Sayed, yang juga ketua panitia rembuk nasional. (idn/hri)
