Aktivis '98 Minta Jokowi Tetapkan 7 Juli Hari Bhinneka Tunggal Ika

Jakarta - Aktivis 1998 bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mendesak Jokowi menetapkan 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita mendesak Presiden menetapkan Hari Bhinneka Tunggal Ika tanggal 7 Juli. Karena kita tahu ada empat pilar bangsa. Kita tahu ada hari lahir Pancasila 1 Juni, sudah ada hari konstitusi. Bahkan Hari Proklamasi 17 Agustus. Dari empat pilar, hanya Bhinneka Tunggal Ika (yang belum)," ujar Direktur Eksekutif 98 Institute, Sayed Junaidi Rizaldi, setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2018).

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan RI Tak Perlu Jadi Negara Islam

Pada tanggal 7 Juli, aktivis '98 turut mengundang Jokowi ke acara rembuk nasional yang akan digelar di Monas. Jokowi diharapkan hadir.

"Kita menjelaskan kepada Bapak Presiden kesiapan kami panitia rembuk nasional aktivis 98 dalam rangka kegiatan 7 Juli 2018 di Monas. Kami menjelaskan kesiapan kami dan Bapak Presiden mengerti, memahami. Insyaallah, kalau diizinkan Allah, Bapak Presiden diperkenankan hadir dalam acara tersebut," kata Sayed, yang juga ketua panitia rembuk nasional.

Baca juga: Saat JK Ditanya Tentara Australia Soal 'Orang Populer Menang Pemilu'

Isu-isu yang diangkat dalam rembuk nasional antara lain radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Selain itu, dalam pertemuan tadi, aktivis '98 meminta Jokowi menetapkan mahasiswa yang gugur pada tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II sebagai pahlawan.

"Kami hanya singgung kawan-kawan kami yang wafat di peristiwa Trisakti serta Semanggi I dan II jadi pahlawan. Mungkin salah satu hasil rembuk seperti itu karena bagaimanapun mereka sahabat kita," tutur Sayed.

Pertemuan tadi dihadiri 25 orang dari aktivis '98. Selain Sayed, turut hadir Adian Napitupulu, Benny Rhamdani, dan Ari Maulana. (dkp/idh)