Catat! Ini Janji Pemprov Jateng Jika Menemukan 'Penipuan' SKTM

Semarang - Calon siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan kuota minimal 20 persen dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN/SMKN Jawa Tengah berbasis online. Dari pengalaman tahun lalu, ada pihak yang dicoret karena menyiasati surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo, mengatakan dengan sistem zonasi yang kini diterapkan, syarat siswa dari keluarga tidak mampu selain SKTM yaitu berada di zona 1.

"Permendikbud memfasilitasi siswa keluarga miskin minimal 20 persen, minimal ya, sehingga berapapun diterima. Batasan saya siswa miskin yang mana? Di zona 1, jadi tidak di zona 2," kata Gatot di kantor Gubernur Jateng, Rabu (4/7/2018).

Zona 1 yang dimaksud yaitu di wilayah kecamatan di tempat atau lokasi satuan pendidikan berada, atau kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan satuan pendidikan yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar kabupaten, atau kota atau provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Baca juga: Zonasi SD/SMP di Solo, Anak Pinggiran Dapat Sekolahan Pinggiran

Terkait syarat SKTM, Gatot berharap pihak yang mengeluarkan bisa benar-benar mengeluarkan surat yang sesuai kondisi pemohon SKTM. Menurutnya, jika masyarakat sudah paham betul aturan maka semuanya mudah dan tidak perlu disiasati.

"Kalau masyarakat baca betul, tidak ada masalah. Mungkin sudah baca tapi mau mensiasati, aturan itu dilaksanakan jangan disiasati," tandasnya.

Dari pengalaman penerimaan siswa baru tahun lalu, lanjut Gatot, ada 168 calon siswa yang memakai SKTM padahal keluarganya tergolong mampu. Maka terpaksa dicoret atau tidak lolos.

"Tahun lalu, 168 tidak kami umumkan dan masukkan daftar, padahal kalau mereka tidak pakai SKTM justru diterima," ujar Gatot.

Baca juga: Sekolah Kekurangan Murid, Pemprov Jateng akan Evaluasi PPDB Online

Keluarnya SKTM harus melalui keterangan RT, RW, dan Kelurahan, selain itu ada data juga yang bisa dikroscek sehingga cukup riskan jika nekat membuat SKTM yang tidak sesuai kondisi. Gatot menegaskan, pihaknya juga tidak segan turun melakukan verifikasi jika ragu dengan SKTM yang dibawa pendaftar.

"Orangtua yang membawa SKTM diverifikasi. Orangtua akan tanda tangan pernyataan pakta integritas dengan materai Rp 6.000. Kalau seandainya tidak benar, ada sanksi, dikembalikan ke orangtua. Kami kalau ragu akan turunkan tim untuk verifikasi," tegasnya.

Sementara itu terkait zonasi, Gatot menjelaskan hal itu untuk memeratakan agar tidak ada lagi sekolah favorit. Aturan itu berlaku nasional dengan payung dari Permendikbud 14/2018 tentang PPDB.

(alg/mbr)