.webp)
Kapolresta Cirebon AKBP Roland Ronaldy mengatakan total personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan rekapitulasi perolehan suara Pilgub Jabar dan Pilwalkot Cirebon sebanyak 400 personel.
"Pengamanan ada dari unsur Polresta, diperbantukan dari rekan-rekan Kodim, angkatan laut, Yon Arhanduse 14, Brimob, dan Polair. Kita menyiapkan beberapa antisipasi, pengamanan dari ring satu hingga tiga," kata Roland usai mengecek kesiapan personel di depan Kantor KPU Kota Cirebon, Jalan Palang Merah, Rabu (4/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Roland mengatakan rencananya ada aksi demonstrasi dari salah satu pendukung pasangan calon Pilwalkot Cirebon. "Pukul 2.00 WIB dini hari tadi saya menerima surat pemberitahuan (demonstrasi). Kita sudah siapkan antisipasi dan imbauan kepada massa yang akan unjuk rasa," katanya.
Ia juga mengaku belum mengeluarkan surat balasan terkait izin aksi demonstrasi tersebut. Roland menjelaskan dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum pasal 10 bahwa siapa pun yang berunjuk rasa harus menempuh pemberitahuan terlebih dahulu.
"Pada pasal 15 dalam aturan itu, diatur mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan dikategorikan kejahatan. Saya belum mengeluarkan izin," ucapnya.
Sekadar diketahui, Pilwalkot Cirebon diramaikan oleh dua pasangan calon, yakni Bamunas S Boediman-Effendi Edo dan Nasrudin Azis-Eti Herawati. Bamunas-Edo merupakan pasangan nomor urut satu yang diusung PDI Perjuangan, PPP, dan Golkar. Sementara Azis-Eti pasangan nomor urut dua diusung Demokrat, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI.
Sebelumnya pada Jumat (29/6/2018) malam massa pendukung Bamunas-Edo sempat mendatangi lima kantor Panwascam di Kota Cirebon. Massa menduga ada kecurangan pilkada dan meminta pencoblosan ulang. Polisi pun sempat memperketat keamanan. Empat Panwascam di Kota Cirebon menilai adanya pelanggaran, dan merekomendasikan KPU untuk melaksanakan pencoblosan ulang.
Sehari setelah aksi tersebut, pada Sabtu (30/6/2018) malam KPU Kota Cirebon menggelar rapat pleno terkait pencoblosan ulang. KPU memutuskan menolak rekomendasi pemilihan ulang dari empat Panwascam itu sesuai hasil kordinasi antara KPU Kota Cirebon dengan KPU dan Bawaslu Jabar. (tro/tro)
