PPP Perketat Proses Pendaftaran Caleg

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperketat proses pendaftaran calon legislatif (caleg). Seluruh caleg DPRD baik kabupaten/kota maupun provinsi harus mendapatkan persetujuan DPP PPP. Jika tidak, maka pencalonannya akan ditolak oleh KPU sesuai tingkatannya.

Wakil Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) PPP bidang pencalegan, Amir Uksara menyebutkan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan para calon anggota legislatif yang berkualitas di semua tingkatan. Mulai dari tingkat kabupaten dan kota, hingga tingkat nasional yang akan duduk di DPR RI.

"Ini untuk memastikan penyusunan caleg berjalan secara maksimal dan memperkuat PPP," kata Amir Uskara di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: PPP DKI Sambut Positif Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Menurutnya, DPP secara khusus memberi tambahan syarat kepada bacaleg PPP yaitu harus memberikan perhatian lebih besar kepada masalah keumatan. Sehingga saat mereka terpilih akan mempunyai komitmen untuk pada berbagai persoalan yang dirasakan umat Islam Indonesia.

Amir menyebutkan, DPP memperhatikan secara detil profil para bacaleg partai agar benar-benar bisa menghasilkan daftar yang berkualitas. Namun DPP tetap memperhatikan aspirasi DPC dan DPW atas daftar yang diusulkan, namun DPP tetap mempunyai hak intervensi.

Baca juga: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Komisi II DPR Wacanakan Angket KPU

"DPP mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi, termasuk pada daftar caleg di tingkat kabupaten kota. DPC maupun DPW tidak boleh menolak jika ada calon berkualitas yang dititipkan DPP untuk menjadi caleg di suatu daerah," kata Waketum DPP PPP ini.

Amir menyebutkan saat ini dari sisi jumlah bacaleg mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional sudah mencapai 90 persen dari kuota yang ditetapkan. Jumlahnya akan terus bertambah. Namun DPP akan tetap memperhatikan kualitas, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pilihan yang baik untuk mewakili mereka di badan legislatif. (ega/tor)