Ada Coblos Ulang, KPU Jatim: Panwas Tak Rekom Sanksi KPPS

Blitar - KPU Jatim tidak akan memberi sanksi ke petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 08 Kepanjenlor Kota Blita. Panwas tidak merekomendasikan sanksi diberikan dengan dasar, pelanggaran yang dilakukan karena kesalahan administratif saja.

"Semua terkait pelanggaran ini yang melakukan kajian dan memutuskan adalah Panwas. Dan Panwas tidak memberikan rekomendasi atas apa yang dilakukan KPPS," kata Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim Choirul Anam di lokasi, Minggu (1/7/2018).

Yang dilakukan KPPS, menurut Anam, motifnya adalah berusaha sebaik mungkin melayani hak pilih warga Jatim.

"Kemudian secara administratif memang salah. Jadi tidak ada sanksi untuk kawan-kawan KPPS," tegasnya.

Pelaksanaan PSU kali ini, lanjut dia, merupakan proses penyempurnaan dari pemilihan sebelumnya. "Saya kira ini adalah hal yang lazim. Ketika ditemukan pelanggaran, ada permasalahan kemudian diselesaikan dengan PSU terkait pelanggaran administrasi," jelasnya.

Dari tiga PSU untuk Pilgub Jatim, KPU tidak melihat ada unsur kesengajaan atau kecurangan penggelembungan suara.

"Masing-masing satu TPS. Di Surabaya, Kediri dan Blitar itu murni kesalahan admknistratif saja. Tidak ditemukan unsur sengaja untuk menambah suara. Kawan-kawan KPPS itu ingin memberikan pelayanan terbaik untuk menyalurkan hak politik warga," pungkasnya.

Adanya PSU menurut KPU merupakan satu diantara sanksi kepada KPPS. Karena mereka harus bekerja ulang untuk menyempurnakan proses pemungutan suara kembali. (fat/fat)