BNPT Paparkan Penyebab Masuknya Radikalisme ke Kampus

Jakarta - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Hamli mengatakan ada dua faktor yang membuat radikalisme masuk di lingkungan kampus. Salah satunya karena pemahaman agama yang kurang.

"Jadi mungkin pertama (alasan radikalisme masuk ke lingkungan kampus) pemahaman anak-anak yang kurang tentang agama," kata Hamli dalam diskusi di Rumah Dinas Menteri Agama Komplek Widya Chandra III No 9 Jakarta Selatan, Jumat (29/6/2018).

Baca juga: Menag Undang Seluruh Rektor Kampus Islam Bahas Radikalisme

Faktor kedua, menurutnya, karena mahasiswa kekurangan wawasan kebangsaan. Karenanya, dua hal itu harus didorong untuk menanggulangi radikalisme masuk ke kampus.

"Bahwa memahami Islam itu harus secara komprehensif, memahami tidak hanya satu tapi harus komprehensif jangan hanya satu tafsir yang dia lihat supaya nanti tidak terjebak hanya itu-itu aja," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menag Lukman Hakim berpesan kepada para rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia agar fokus terhadap isu ini. Ia berharap para rektor fokus dalam ranah PTKIN saja.

"Mari kita mulai dari lingkup yang bisa kita lakukan tanpa harus menyalahkan orang lain, itu bukan tradisi kita. Tradisi kita apa yang bisa kita lakukan di lingkup kita masing-masing di PTKIN. Oleh karenanya kita batasi di PTKIN," kata Menag Lukman.

Baca juga: Menristek Minta Kampus Data Nomor HP-Medsos Mahasiswa Baru

Menurutnya, cara menanggulangi radikalisme di lingkungan kampus ialah dengan memaksimalkan konten-konten positif. Selain mahasiswa, para dosenpun harus diberikan pemahaman secara menyeluruh terkait Islam agar tidak menyebarkan ajaran Islam yang salah.

"Oleh karenanya menurut saya harus diwajibkan setiap mahasiswa punya basic cukup tentang ilmu keislaman, begitu juga terhadap dosen-dosen yang sifatnya dosen fakultas umum itu harus ada kewajiban mereka diberikan materi itu. Ini adalah sisi-sisi preventif yang kita bisa lakukan di ruang lingkup kita dan kewenangan kita," kata Lukman. (idh/idh)