Kemendagri: Pilkada di Nduga Ditunda karena Ketua KPUD Dipecat

Jakarta - Kemendagri menyatakan penundaan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Nduga, Papua, bukan karena diteror kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB). Penundaan itu lantaran Ketua KPU Nduga dipecat.

"Jadi bukan karena gangguan bersenjatanya Nduga ditunda. Bukan. Tapi Kabupaten Nduga dipecat KPU-nya. Karena dipecat, mestinya diambil alih oleh KPU provinsi," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).
Bahtiar mengatakan pemecatan Ketua KPU Nduga dilakukan beberapa hari sebelum pencoblosan. Hanya, dia tidak mengetahui detail pemecatan itu.

Lebih lanjut Bahtiar memaparkan, pelaksanaan pilkada yang seharusnya dilakukan KPU provinsi juga tidak berjalan, sehingga ada keputusan untuk ditunda.

"Untuk kick off pilkada kan harus ada penyelenggara. Tapi sampai kemarin KPU provinsinya belum tiba di Nduga. Karena itu, KPU yang ambil alih. Pilkada Papua mengambil keputusan untuk dilakukan penundaan. Bukan karena faktor lain," terang Bahtiar.

Bahtiar memaparkan hal tersebut dalam jumpa pers evaluasi Pilkada Serentak 2018. Dalam kesempatan itu hadir juga Koordinator Desk Pilkada Suhajar Dewantoro.

Dipaparkan juga temuan-temuan Kemendagri peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan. Mulai ribuan surat suara yang hilang di Cirebon sampai diskualifikasi paslon di Sinjai.

"Kabupaten ini 26 jam sebelum pemungutan suara ada satu paslon didiskualifikasi karena terlambat menyampaikan audit dana kampanye hanya beberapa menit. Tapi paslon bersangkutan ajukan banding jadi pelaksanaan tetap dilaksanakan," kata Suhajar.

"Di Makassar juga beredar C1. Hasil koordinasi di Sulsel bahwa C1 yang beredar itu C1 simulasi," lanjutnya.
Sebelumnya, pilkada di Papua tidak berjalan mulus karena dua kabupaten tidak bisa melaksanakan pencoblosan surat suara. Kedua kabupaten yang tidak melaksanakan pencoblosan pilgub adalah kabupaten Nduga dan Paniai.

Di Kabupaten Nduga, pelaksanaan pencoblosan baru dilaksanakan di tiga distrik dari 32 distrik, yakni Distrik Mbua, Mbulmu Yalma, dan Distrik Dal. Sedangkan 29 distrik belum melaksanakan pencoblosan.

"Kondisi di Nduga belum kondusif, karena sejak pagi masih terjadi baku tembak antara KSB (kelompok sipil bersenjata) dan aparat keamanan. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan polres untuk pengamanan agar seluruh distrik bisa melaksanakan pencoblosan," ujar salah satu komisioner KPU Kabupaten Nduga, Ochla Nigiri, Rabu (27/6). (idn/idh)