Tantangan Ketua KY Baru, dari Reformasi Pengadilan hingga RUU JH

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dinilai membutuhkan sosok pemimpin baru. Aidul Fitriciada Azhari dinilai gagal membawa perubahan di tubuh pengadilan. Pemilihan yang digelar pagi ini harus menghasilkan ketua baru.

"Mimpi untuk mewujudkan KY sebagai center of excellent kebijakan-kebijakan reformasi peradilan saya kira belum terwujud," kata Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril kepada detikcom, Kamis (28/6/2018).

Baca juga: Hakim Senior Ditegur karena Share Video Pilgub Jatim di Facebook

KY merupakan anak kandung reformasi. Ia dilahirkan lewat UUD 1945 untuk mengawal dan mengawasi jalannya reformasi peradilan. Khususnya mengawasi hakim-hakim nakal dan lembaga Mahkamah Agung (MA). Tapi amanat reformasi ini malah tidak tersalurkan sejak kepemipinan Aidul.

"Ketua KY yang baru akan menghadapi tantangan untuk melanjutkan agenda reformasi peradilan. KY ke depan hrus memperjelas dan memperkuat agenda reformasi peradilan yang diusung. Perlu dilakukan evaluasi yang mendalam atas perjalanan 20 tahun reformasi peradilan (sejak reformasi)," ujar Oce.

Selain itu, tantangan KY ke depan yaitu kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh KY harus dimaksimalkan untuk mendorong reformasi peradilan.

"Beberapa agenda penting dalam rangka reform peradilan misalnya RUU Jabatan Hakim harus ada target dari pimpinan KY yang baru soal RUU ini. Ini adalah RUU prioritas," cetus Oce.

Baca juga: Giliran Hakim Agama Share Dukungan Cagub di Facebooknya

Ketua KY dipilih oleh 7 komisionernya. Namun terkait nama, Oce tidak menyebut siapa yang layak. Ia hanya berpesan agar Ketua KY baru juga bisa menjaga hubungan dengan masyarakat ke depan.

"KY juga harus memperkuat konsolidasi dengan organ civil society dalam rangka pelibatan untuk pengawasan peradilan," pungkasnya. (asp/ams)