Kapolri Larang Anggota Polisi Dokumentasikan Data Pilkada

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang para anggota Polri untuk mendokumentasi data pemilu dan menyebarkan ke media saat Pilkada nanti. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas Polri di Pilkada serentak.

"Ya saya sudah buat TR sudah cukup lama berikut sanksinya dan kemudian itulah item-item yang cukup jelas di antaranya mengenai tidak boleh untuk dokumentasikan data-data yang ada sampai ke media dan lainnya," kata Tito kepada wartawan di Gedung Pusdalsis Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Baca juga: Polri Jawab SBY: Kita Tindak Tegas Jika Anggota Tak Netral

Tito mengatakan jika ada laporan sengketa pemilu ke Gakkumdu, ia menganjurkan agar data tersebut diakses dan dijadikan referensi namun hanya dalam rangka mediasi saja.

"Tapi untuk kepentingan internal sendiri nanti kalau ada sengketa pemilu, biasanya ada sengketa laporan ke Gakkumdu itu ada unsur Polri dan Kejaksaan itu bisa jadi referensi tapi tidak boleh jadi barang bukti hanya dalam rangka mediasi. Tapi kalau sudah masuk ke tahapan proses pidana misalnya itu saya tidak izinkan jadi barang bukti. Kenapa? Kita tidak ingin nanti dikira kira berpihak dan lain-lain," jelas dia.

Selain itu, ia juga mengatakan telah mengeluarkan telegram baru terkait netralitas pilkada. Tito mengatakan akan menjatuhkan sanksi kepada anggota Polri yang bersikap tidak netral.

"Kedua saya sudah sampaikan lagi beberapa TR tentang netralitas berikut sanksi di antaranya sanksi mulai ringan ke teguran mutasi demosi sampai ke pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Saya sudah ambil langkah. Kalau ada yang seperti berpihak itu saya ganti dan hari ini saya keluarkan lagi," imbuh dia.

Baca juga: Tim Advokasi Demokrat Data Aparat di Daerah yang Diduga Tak Netral

Perintah Kapolri ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor: STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang pedoman petugas PAM di TPS pada Pilkada tahun 2018. (imk/imk)