Manuver Kontroversial Prabowo

Manuver Kontroversial Prabowo

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Senin, 25 Jun 2018 10:46 WIB
Manuver Kontroversial Prabowo
Foto: Raja Adil Siregar/detikcom
Jakarta - Prabowo Subianto, yang sudah dideklarasikan jadi capres Gerindra, mulai bermanuver keras menjelang pilpres. Apakah ini tanda Prabowo akan segera memastikan diri melangkah ke Pilpres 2019?

Nyatanya Prabowo mulai melontarkan serangan ke pemerintahan Jokowi sampai sindiran ke parpol penguasa. Sontak manuver keras Prabowo itu pun jadi kontroversi.

Apakah kontroversi ini bisa mengangkat elektabilitas Prabowo yang masih jauh di bawah Jokowi?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Simak manuver kontroversial Prabowo selengkapnya di sini.

Tudingan Mark Up LRT

Foto: Raja Adil Siregar/detikcom
Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia di-mark up. Dia pun mengaku mengantongi data soal biaya pembangunan untuk LRT di dunia, yang hanya berkisar USD 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain USD 40 juta/km.

"Saya tanya harganya berapa proyeknya, Rp 12,5 triliun. Luar biasa. Rp 12,5 triliun untuk sepanjang 24 km. Saya diberi tahu oleh Gubernur DKI yang sekarang, Saudara Anies Baswedan, dia menyampaikan kepada saya: Pak Prabowo, indeks termahal LRT di dunia 1 km adalah USD 8 juta," ungkap Prabowo saat memberikan sambutan acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6).

"Kalau ini, Rp 12 triliun untuk 24 km, berarti 1 km USD 40 juta. Bayangkan. Di dunia, 1 km USD 8 juta. Di Indonesia, 1 km USD 40 juta. Jadi saya bertanya kepada Saudara-saudara, mark up, penggelembungannya, berapa? 500 persen," tambah dia.

Meski banyak yang mengecam, tak ada yang melaporkan Prabowo kepada penegak hukum gegara tudingan ini. Istana mengingatkan Prabowo agar hati-hati melemparkan tudingan jika tak disertai data dan fakta akurat.

Sindiran Tajam Sukarno Jadi Ikon Partai

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: dok. Facebook Prabowo Subianto)
Prabowo melempar sindiran tajam ke parpol yang menjadikan Sukarno sebagai ikon partai. Ia bahkan menyebut partai tersebut tak tahu nilai-nilai perjuangan Sukarno.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato dalam acara halalbihalal di PRPP Semarang. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut awalnya menyinggung soal pidato 'Indonesia Menggugat', yang disampaikan Sukarno pada 1930 agar dibaca dan bisa menggugah kesadaran rakyat.

Prabowo mengungkapkan bahwa Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia. Namun sayangnya, ada salah satu partai di Indonesia yang seolah menjadikannya ikon satu partai.

"Saya itu kadang, apa ya, kasihan ke Bung Karno, dijadikan ikon tapi banyak di partai tersebut tidak paham perjuangan Bung Karno," tandasnya.

Galang Dana Kampanye

Foto: Zaenal Effendi/detikcom
Prabowo melakukan penggalangan dana untuk tujuan politik. Ia menyebut aplikasi gerakan donasi @GALANGPERJUANGAN untuk perjuangan politiknya itu.

"Pada hari ini, Kamis, 21 Juni 2018, saya Prabowo Subianto, melalui akun Facebook ini secara resmi saya umumkan peluncuran sebuah aplikasi sarana penggalangan dana yang secara khusus diperuntukkan guna mendukung perjuangan politik kita demi perbaikan kondisi Bangsa, Negara dan Rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Hal ini jadi kontroversi, namun ternyata KPU tak mempersoalkannya. "Regulasi memang membuka ruang kepada peserta pemilu untuk mengumpulkan dana kampanye dari individu-individu maupun yang berbadan hukum," ucap Ketua KPU RI Arief Budiman kepada wartawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Selatan, Minggu (24/6/2018).

Arief mengatakan partai politik yang menggelar penggalangan dana wajib menyebutkan identitas penyumbang. Jika ada sumbangan yang tidak beridentitas, uang itu tak boleh digunakan.

"Identitas penyumbang harus jelas. Jadi, kalau (penyumbang) nggak jelas, sumbangan nggak boleh dipakai," ucap Arief.

Setelah itu, partai juga memiliki kewajiban melaporkan jumlah uang yang didapatkan dari sumbangan. Partai juga wajib melaporkan keuangan yang didapat kepada KPU.

Rakyat Boleh Terima Uang dan Sembako Politis

Foto: Rinto Heksantoro/detikcom
Prabowo menyatakan uang atau sembako politis seperti itu boleh diterima masyarakat karena itu adalah uang rakyat. Namun, saat melakukan pemilihan di bilik suara, masyarakat diharapkan Prabowo tak sekadar menentukan pilihan berdasarkan uang atau sembako yang dia dapatkan dari pihak calon tertentu itu, melainkan berdasarkan hati nurani dan pikiran.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam video berjudul 'PRABOWO SUBIANTO UMUMKAN GERAKAN DONASI @GALANGPERJUANGAN', yang diunggah di akun Facebook resminya, pada Kamis (21/6/2018).

Pernyataan Prabowo itu menuai kontroversi. Bahkan Rachel Maryam, anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR, juga mengunggah video bertema penolakan terhadap politik uang.

Halaman 2 dari 5
(van/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads