Projo: Pengurus yang Jadi Komisioner KPUD di Sumbar Sudah Mundur

Jakarta - Gerindra mempersoalkan anggota kelompok pendukung Jokowi, Projo, yang menjadi tim seleksi (timsel) dan komisioner KPUD di Sumatera Barat. Projo menyebut orang tersebut sebelumnya memang pengurus Projo, namun sudah mundur sebelum jadi komisioner KPUD.

"Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Kami paham aturan. Saya sudah sampaikan kepada seluruh pengurus PROJO di seluruh Indonesia agar kader dan pengurus Projo yang ingin menjadi komisioner KPU harus mengundurkan diri," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Minggu (24/6/2018).

Baca juga: Gerindra Tuding Anggota Projo Jadi Timsel-Komisioner KPUD di Sumbar

Anggota timsel anggota KPUD untuk Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman yang dipermasalahkan Gerindra bernama Taufik. Sementara itu, ada pula Ory Sativa Syakban yang duduk sebagai anggota KPU Kabupaten Pariaman. Di situs Projo, Ketua DPC Projo Kota Pariaman dijabat oleh Taufik sementara Sekretaris dijabat oleh Ory Sativa Sakban.

Budi Arie lalu menyoroti Pemilu 2014 yang disebutnya banyak kecurangan, termasuk di Sumatera Barat. Projo lalu bertekad mewujudkan pemilu yang adil.

"Bahkan di Madura, suara Pak Jokowi bisa hilang di belasan kecamatan. Kami ingin Pemilu yang fair. Tanpa intimidasi dan kecurangan," ungkapnya.

Baca juga: KPU Bantah Anggota Projo Jadi Timsel-Komisioner KPUD di Sumbar

Sebelumnya diberitakan, tudingan itu disampaikan oleh anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade. Dia menuding ini adalah strategi Jokowi untuk meraih kemenangan di Sumatera Barat yang pada Pilpres 2014 didominasi pemilih Prabowo Subianto.

"Peristiwa terpilihnya Timsel KPUD di Sumbar yang merupakan ketua Ormas pendukung Presiden mengindikasikan bahwa Pemilu ke depan akan berpotensi mengalami kecurangan untuk menguntungkan kubu tertentu," kata Andre.

"Itu kan cara-cara berpolitik yang menghalalkan segala cara. Kita tahu di Sumbar, Pak Jokowi kalah telah di 2014. Tentu Pak Jokowi mengharapkan hasil yang berbeda di 2019. Tapi bagi kami ini cara-cara kampungan dan merusak harapan kita semua untuk terciptanya Pemilu yang bersih dan adil," sambungnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan tudingan ini sudah diklarifikasi ke timsel dan komisioner yang bersangkutan. Mereka mengaku bukan anggota Projo.

"Itu sudah kita klarifikasi kemarin. Bukan, pengakuan dia bukan (anggota Projo)," kata Arief di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2018). (imk/dhn)