Dalam hal ini, Khofifah menekankan tidak akan terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk itu, dia mengatakan hanya orang-orang yang terpilih sesuai kompetensi yang akan masuk dalam jajarannya.
" kita ingin menyampaikan bahwa tidak akan terjadi jual beli jabatan. maka proses meritocracy adalah menjadi bagian penting dan signifikan. siapapun ASN Jawa Timur yang memiliki kompetensi profesionalitas dan lulus uji kompetensi maka mereka berhak menduduki posisi-posisi strategis pada jabatan-jabatan strategis," ungkapnya.
Tak hanya itu, pemerintahan yang bersih ini akan diwujudkan dari pusat hingga ke ranah desa.
"Dalam Nawa Bhakti Satya, ada 9 program yang kita ingin petikan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur. maka pada bakti ke-9 adalah Jatim amanah, yang efektif untuk menyajikan berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan di desa, Pemerintah kabupaten kota, semua harus bersih," ujar Khofifah.
Tak hanya itu, Khofifah mengatakan jika korupsi diberantas, akan terjadi kinerja pemerintahan yang maksimal dan lebih efektif.
"Hal ini agar terjadi maksimalisasi dan efektivitas seluruh kebijakan dan program," katanya.
Untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, salah satunya yakni dengan memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Ini artinya seluruh masyarakat akan memperoleh hak yang sama.
"Kami ingin memastikan bahwa kita bersama-sama akan menyiapkan sistem yang efektif bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan ikhtiar ikhtiar langkah-langkah preventif untuk tidak terjadinya korupsi dalam jajaran pemerintahan provinsi Jawa Timur kami berharap bahwa pelayanan publik bisa diakses tanpa diskriminasi,"tutup Khofifah. (iwd/iwd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini