.webp)
"Masa tenang itu harus sudah dibersihkan. Apabila Satpol PP menemukan ada alat peraga kampanye yang masih terpasang, Satpol PP tidak bisa serta-merta membersihkan sebelum dikoordinasikan terlebih dahulu. Ini poin penting, artinya Satpol PP akan melaporkan, menyampaikan, setelah disampaikan nanti ada koordinasi, barulah Bawaslu dan KPU meminta bantuan," kata Kasubdit Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Adwil Kemendagri Beni M Pakpahan di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (23/6/2018).
Satpol PP diminta lebih dulu berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU agar penurunan alat peraga terpantau. Bila tidak dilakukan koordinasi, dikhawatirkan Satpol PP dianggap merusak alat peraga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apabila ditemukan, misalnya, dalam waktu tiga hari seusai regulasi Satpol PP akan dikoordinasikan, mereka tidak bisa serta-merta mencopot karena ada aturan yang menghilangkan atau merusak. Jangan sampai Satpol PP bertindak sendiri tanpa koordinasi, justru disalahkan," ucap Beni.
"Jadi tentu sifatnya membantu setelah dikoordinasikan, baik secara lisan, yang ditindaklanjuti dengan surat nanti permintaan. Baru Satpol PP dibantu dengan Satlimnas akan melakukan penertiban alat peraga kampanye," sambungnya.
Masa tenang dimulai tiga hari sebelum hari H pemilihan, terhitung pada 24-26 Juni 2018. Ada 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. (yld/fdn)
