PKS: Kritik Prabowo Soal Mark Up LRT Perlu Direspons Pemerintah

Jakarta - Ketum Gerindra Prabowo Subianto menuding anggaran pembangunan LRT di Indonesia di-mark up. PKS meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk merespons positif hasil temuan yang disampaikan Prabowo tersebut.

"Kritik, temuan dan hasil analisa dari masyarakat perlu direspon dengan positif oleh pemerintah," kata Wasekjen PKS Abdul Hakim kepada detikcom, Jumat (22/6/2018).

Hakim juga meminta pemerintah untuk mendalami hasil temuan tersebut, termasuk data-data yang dimiliki Prabowo. Dengan pendalaman tersebut, ia yakin akan ditemukan kebenaran apakah memang telah terjadi mark up atau tidak.

Baca juga: Bela Jokowi Soal Tudingan Mark Up LRT, PDIP: Prabowo Kayak Pengamat

"(Jadi) silakan lebih lanjut didalami kepada Pak Prabowo. Silakan (data dan bukti) langsung bisa ditanya kepada beliau (Prabowo)," ujarnya.

Seperti diketahui, Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia di-mark up. Dia pun mengaku mengantongi data soal biaya pembangunan untuk LRT di dunia yang hanya berkisar US$ 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain US$ 40 juta/km.

Namun Prabowo tak mengungkap sumber data yang dijadikan rujukan. Tudingan Prabowo telah dibantah oleh Kepala Proyek LRT Palembang Mashudi Jauhar.

Baca juga: Tuduh Ada Mark Up, Prabowo Dapat Data Indeks Harga LRT dari Anies

Mashudi menyebut biaya pembangunan LRT di Palembang sebenarnya sudah sesuai dengan harga pasar, mengingat konstruksi LRT yang diterapkan di Palembang merupakan konstruksi layang yang membutuhkan biaya tinggi. Ia mencontohkan biaya pembangunan LRT di Malaysia dan Filipina.

"Di Malaysia, (rute) Kelana Jaya-Ampang 7,2 miliar yen/km (65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar yen/km (US$ 74,6 juta/km)," ungkap Mashudi. (elz/elz)