.webp)
Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019.
"Sidang paripurna kali ini mengesahkan pertimbangan Komite IV dan penundaan pemilihan wakil ketua 3 yang akan dilakukan pada sidang paripurna berikutnya 26 Juli 2018," ucap Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam keterangan tertulis, Jumat (22/6/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komite IV Ajiep Padindang menyampaikan hasil kerja Komite IV DPD RI dalam merumuskan pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019.
Ajiep mengatakan bahwa pemerintah harus mengalokasikan anggaran pembangunan hingga perkembangan infrastruktur di luar Jawa. Kemudian soal dana, ia menilai pemerintah masih kurang konsisten sesuai dengan roadmap Undang-Undang Desa.
"Pemerintah harus mengalokasikan anggaran pembangunan serta dana transfer daerah dan dana desa di daerah timur, dan perkembangan infrastruktur di luar Jawa. Selain itu perimbangan transfer dana daerah dan dana desa masih banyak yg kurang tepat. Pemerintah masih kurang konsisten menerapkan dana desa sesuai roadmap UU Desa itu sendiri," jelas Ajiep.
Di samping itu, DPD RI berpendapat bahwa Pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintah saat ini harus diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia. Hal itu bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang didukung dengan biaya dari pemerintah pusat terutama bagi wilayah Timur, hal ini sesuai dengan Nawacita dan Trisakti. (mul/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
