Posko Perhutani Sosial Dibentuk, Kampanyekan Program Gus Ipul-Puti

Surabaya - Posko Perhutani Sosial di wilayah Pegunungan Lingkar Wilis dan Lingkar Kelud telah dibentuk. Selain mengkampanyekan program Presiden Joko Widodo, Posko ini juga menjadi ajang sosialisasi dan mengenalkan program unggulan Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Cawagub Puti Guntur Soekarno.

Program "Tampan Sejati" (Petani-Nelayan Mapan Se-Jatim) yang diusung Gus Ipul-Puti selaras dengan Nawacita Presiden Jokowi. Dalam program ini masyarakat di sekitar hutan diberikan ruang sebesar-besarnya untuk mengakses program Perhutanan Sosial.

"Inilah bukti, bahwa hanya Pasangan Gus Ipul-Mbak Puti yang secara terang-terangan mendukung program Perhutanan Sosial Presiden Joko Widodo. Bahkan dari Program 'Tampan Sejati' masyarakat desa hutan bisa mengembangkan Program 1000 Desa Wisata," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Peduli Pangan (MAPAN) Jatim Purwadi dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (20/6/2018).

Baca juga: Puti Canangkan Program Perhutanan Sosial, Posko Dibentuk di Desa

Purwadi mengatakan melihat program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan negara, Mapan Jatim akan total dan akan melakukan sosialisasi masif.

"Kami akan menjelaskan secara detail tentang Program 'Tampan Sejati', khususnya program akses masyarakat terhadap program perhutanan sosial yang dicanangkan Presiden Joko Widodo," terangnya

Selain itu pemberian pemahaman tentang pengertian perhutani sosial serta pedoman cara memperoleh Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) selama 35 tahun juga akan digencarkan.

Baca juga: Puti Dukung Program Perhutanan Sosial di Jatim

"Di Posko yang dibentuk masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi manual dan visual tentang apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap perhutanan sosial," kata Purwadi.

"Tidak hanya itu kami juga akan memfasilitasi dan memberikan pendampingan pengurusan izin IPHPS yang diajukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat Pemerintah Pusat," tambah Wahyu Widyanarko DPD Mapan Jatim. koordinator lingkar Wilis dan Kelud.

Bagi Mapan Jatim salah satu bagian dari tiga pilar kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, salah satunya dengan program Perhutan Sosial yakni pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara sistematis dan intensif dengan cara memberikan akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan hutan. (iwd/iwd)