"(Dibilang ngigau?) jangan bercanda. Jangan bercanda, dokumennya ada. Nggak usah komentar kalau tak pegang dokumen. Di mana masalahnya (Iriawan jadi Pj Gubernur Jawa Barat)? Apa masalahnya dengan masyarakat? Masak sih kawan-kawan nggak tahu yang diprotes itu yang bagian mana?" kata Ngabalin kepada detikcom, Rabu (20/6/2018).
Ngabalin menjelaskan waktu Iriawan menempati jabatan Pj gubernur terbilang singkat, hanya 9 hari menjelang pencoblosan Pilgub Jabar 2018. Jika khawatir kecurangan akan terjadi saat Iriawan menjabat, Ngabalin berpendapat hal itu sulit dipersiapkan dalam kurun waktu singkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi banjir protes dari oposisi soal pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Ngabalin menjelaskan pemerintah memiliki pertimbangan sebelum memutuskan. "Pemerintah punya pertimbangan dalam mengangkat Pak Iwan Bule. Pemerintah lebih mengerti," ujar Ngabalin.
Sebelumnya, Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menjelaskan penunjukan Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari-April 2008 dan Mayjen TNI Setia Purwaka yang dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Timur pada 2008-2009 dilakukan saat keduanya tak lagi aktif di TNI dan beralih menjadi PNS.
"Tanribali sudah alih status, dari TNI menjadi PNS, dengan menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri, baru kemudian diangkat jadi Plt gubernur. Setia Purwaka juga sebelumnya sudah alih status jadi PNS menjadi irjen di Kementerian Informasi dan Teknologi baru kemudian diangkat jadi Plt Gubernur Jatim. Jadi berbeda dengan M Iriawan ini," ungkap Jansen dalam keterangannya.
Tonton juga video 'Tanggapan Sandi Terkait Sanggahan Demokrat soal SBY':
(aud/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini