Setuju Usul 'Angket Iriawan', Gerindra: Untuk Meluruskan Pemerintah

Jakarta - Partai Gerindra mengaku setuju dengan usul dari Partai Demokrat soal pengajuan hak angket terkait dilantiknya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut Gerindra, hal itu sebagai langkah untuk meluruskan pemerintahan saat ini.

"Soal partai Demokrat mau angket ataupun gugatan ke PTUN ataupun yang lainnya saya setuju sebagai bagian dari sikap kritis dan keinginan meluruskan jalannya pemerintahan yang sewenang-wenang," kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono kepada detikcom, Senin (18/6/2018) malam.

Baca juga: Mendagri dan Komjen Iriawan Jawab Kritik Soal Pj Gubernur

Ia mengatakan semua aturan dan undang-undang telah dilanggar. Ferry juga menyinggung soal sejumlah hal yang dinilainya sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah.

"Semua aturan dan undang-undang telah ditabrak dan melukai rasa keadilan dan kepatutan lagi. Sudah banyak contoh mulai dari soal kasus makar, pengangkatan Arcandra, soal kriminalisasi ulama, terakhir kasus Yahya Staquf dan sudah banyak lainnya yang memperlihatkan pemerintahan ini semakin anarkis. Kita sebagai masyarakat tidak bisa diam, wajib untuk meluruskan," ucap Ferry.

Ferry pun menyebutkan sejumlah aturan yang menurutnya dilanggar terkait pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Dia kembali menuding adanya kepentingan salah satu pasangan di pilkada Jabar.

"UU pilkada dan UU Aparatur Sipil Negara jelas yang dimaksud adalah dari kalangan sipil, yaitu pimpinan madya. Dan UU kepolisian jelas yang bersangkutan harus pensiun dan mengundurkan diri ketika menduduki jabatan di luar kepolisian. Presiden dan Mendagri mendukung kepentingan salah satu pasangan yang berasal dari partai yang sama dan berasal dari partai yang sama," ucapnya.

Baca juga: Deretan Kritik atas Pelantikan Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur

Andre Rosiade Foto: Tsarina Maharani/detikcom

Selain itu, anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade mengatakan terkait pelantikan yang menuai kritik tersebut, warga Jawa Barat harus aktif mengawasi kinerja Iriawan. Dia juga mengimbau warga untuk turut aktif menjaga TPS saat pilkada berlangsung agar tidak ada kecurangan.

"Kita tahu pelantikan ini menuai penolakan dan pro-kontranya tinggi. Kami partai Gerindra mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat agar mengawasi betul sepak terjang saudara Iriawan dan menjaga proses pilkada, jaga TPS, jaga wilayah sekitar, jangan mobilisasi dari orang-orang yang tidak dikenal," ujar Andre.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar telah sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Dia menegaskan penunjukan tersebut tidak ada kaitannya dengan proses Pilkada Jabar yang akan berlangsung pada Rabu (27/6) mendatang.

"Enggak ada apa-apa, yang penting tidak melanggar undang-undang. Dulu itu kan orang curiga, belum-belum (sudah) curiga," kata Tjahjo, saat ditemui usai pelantikan, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6/2018).

Tjahjo juga menegaskan penunjukan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar bukan pesanan dari istana atau Presiden Jokowi. Menurutnya, Iriawan layak menjadi Pj Gubernur karena sudah tidak bertugas lagi di Mabes Polri.

Tonton juga 'Pelantikan Iriawan Jadi PJ Berlangsung Meriah' selengkapnya di 20Detik

[Gambas:Video 20detik]

(haf/haf)