Geledah Rumah Eks Bupati Tulungagung, KPK Sita Dokumen Pengadaan

Jakarta - KPK menggeledah rumah pribadi eks Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Selain rumah pribadi, KPK juga menggeledah kantor pemkab Tulungagung.

"Tadi dari pukul 09.00 WIB sampai sore dilakukan penggeledahan di 2 lokasi di Kabupaten Tulungagung, yaitu rumah pribadi bupati, kantor pemkab," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (9/6/2018).

Dari penggeledahan itu, ada sejumlah dokumen pengadaann yang disita. "Dari kedua lokasi disita dokumen-dokumen pengadaan," ujarnya.

Baca juga: Eks Bupati Tulungagung 'Menghilang', KPK Geledah Rumahnya

Selain di Tulungagung, KPK juga melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Blitar. Ada sejumlah dokumen proyek yang diamankan.

"Secara paralel dari pukul 08.30 WIB dilakukan penggeledahan di Blitar, yaitu rumah pemberi, kantor pemberi, dan kantor pemkot," ucap Febri.

"Penggeledahan masih berlangsung, sejauh ini sejumlah dokumen-dokumen proyek diamankan," imbuhnya.

Baca juga: Ditahan, Wali Kota Blitar yang Sempat 'Hilang' Bungkam

Sebelumya, KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap berkaitan dengan perkara yang berbeda.

Untuk perkara di Tulungagung, ada 4 tersangka yang ditetapkan yaitu:
- sebagai penerima:
1. Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013-2018
2. Agung Prayitno selaku swasta
3. Sutrisno selaku Kadis PUPR Pemkab Tulungagung
- sebagai pemberi:
4. Susilo Prabowo selaku swasta atau kontraktor

Untuk perkara di Blitar, ada 3 tersangka yang ditetapkan yaitu:
- sebagai penerima:
1. M Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar periode 2016-2021
2. Bambang Purnomo selaku swasta
- sebagai pemberi:
3. Susilo Prabowo selaku swasta atau kontraktor

Baca juga: KPK Juga Geledah Rumah Anak Wali Kota Blitar

Kaitan dari kedua perkara tersebut yaitu pemberi suap kepada Syahri dan Samanhudi adalah orang yang sama yaitu Susilo Prabowo. Syahri diduga menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri yaitu Rp 2,5 miliar. Sedangkan Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. (haf/fdn)