Ditertibkan Tanpa Diberi Solusi, Ini Curhatan Pedagang Mobil Toko

Bandung - Keberadaan puluhan pedagang mobil toko (moko) di sepanjang Jalan Diponegoro saat menjelang lebaran seolah menjadi problem yang bertahun-tahun tanpa solusi. Bahkan sejak pertama kali ramai sekitar enam tahun lalu, moko sering ditertibkan namun tanpa diberi solusi oleh pemerintah.

Setidaknya itulah sedikit curhatan dari perkumpulan moko yang diwakili oleh Ketua Paguyuban Moko Dipo, Sony, saat berbincang dengan detikcom pada Jumat (8/6/2018) di kawasan Jalan Braga, Kota Bandung.

Sony mengatakan moko mulai mucul di Kota Bandung sekitar tahun 2010 tepatnya di Jalan Diponegoro. Semakin tahun, semakin banyak orang berjualan dengan moko. Hingga akhirnya terbentuk Paguyuban Moko Dipo pada tahun 2012 lalu.

"Kita ini jumlah anggotanya ada sekitar 80 orang. Kita di paguyuban berjualan mulai dari Museum Geologi sampai RRI," ujar Sony.

Baca juga: Aparat Bergerak, Mobil Toko di Bandung Mendadak Lenyap

Rupanya trend moko ini terus berkembang. Bahkan setiap tahunnya jumlah moko yang berjualan menjelang lebaran terus bertambah dan menyebar hingga ke Jalan Citarum dan Trunojoyo.

Sebagai 'penghuni' lama, Paguyuban Moko Dipo membatasi jumlah anggota dan batas berjualan agar ketertiban bisa terus berjaga. "Kalau kita hanya berdagang satu komando mulai dari Geologi sampai RRI. Kalau disuruh tutup, ya tutup. Dan setiap anggota kita moko-nya pakai stiker Dipo," katanya.

Menurut Sony dibuatnya paguyuban tersebut sebagai wadah komunikasi antar pedagang. Sehingga dari hasil komunikasi disepakati beberapa hal seperti waktu berjualan, komitmen menjaga K3 (keamanan, ketertiban dan kebersihan) hingga memperindah moko agar menarik perhatian.

"Hasilnya banyak apresiasi juga dari warga dan aparat kepolisian. Karena semenjak ada kita, pembegalan dan balapan liar tidak ada di Diponegoro. Belum lagi jalan Diponegoro yang gelap jadi terang oleh moko," ujarnya.

Meski telah bertahun-tahun melakukan penataan, Sony mengakui banyak tantangan yang dihadapi oleh paguyuban terlebih karena semakin menjamurnya moko. Salah satunya adalah aksi premanisme yang membolehkan moko lain berjualan di depan Pusdai hingga Jalan Citarum sehingga membuat jalan semakin sempit dan berimbas pada kemacetan.

Paguyuban, kata Sony, sebenarnya sudah sangat bosan dan lelah terus kucing-kucingan dengan aparat selama bertahun-tahun ini. Namun hingga kini pihaknya mengaku terus mendapat penindakan tanpa ada pembinaan apalagi solusi dari pemerintah.

"Kita hanya butuh solusi, kepastian. Kepastian izin dan waktu berjualan. Kita pastikan Paguyuban Moko Dipo siap ditata. Karena kita ingin berjualan dengan nyaman dan aman juga. Apa pun kata pemerintah kita siap, yang penting ada solusi dan kepastian itu," ujarnya.

Selain solusi jangka panjang, pihaknya meminta agar pemerintah bisa memberi solusi jangka pendek untuk sisa akhir menjelang lebaran tahun ini. Sebab seluruh pedagang moko sudah mengeluarkan modal hingga puluhan juta sebagai modal berjualan tahun ini.

"Kita minta solusi, minimal untuk tujuh hari ke depan ini seperti apa," tandas Sony. (ern/ern)