PD Ogah Gabung ke Koalisi Keummatan Jika di Bawah Komando Rizieq

Jakarta - Partai Demokrat (PD) belum menentukan sikap bergabung dengan Koalisi Keummatan. Alasannya, PD keberatan jika Koalisi Keummatan di bawah komando imam besar FPI Habib Rizieq Syihab.

"Kalau citranya jadi subordinat atau di bawah komando Habib Rizieq, kita tak akan terima itu. Makanya kemarin setelah itu terjadi, Partai Demokrat membangun sikap, kita akan membangun Poros Nusantara. Kalau di bawah komandonya Habib Rizieq, kita akan mengurungkan niat untuk bergabung," kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean di kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).

Baca juga: PD Diajak Gabung ke Koalisi Keummatan, SBY: Bantu Rakyat Dulu

Menurut Ferdinand, alasan PD tak mau berada di bawah komando Rizieq adalah ulama tidak untuk menentukan arah perpolitikan. Posisi seorang ulama, dinilai PD, adalah pemberi saran atau masukan.

"Kita hormati posisi ulama, ulama kita tempatkan di kayanganlah, sebagai pembimbinglah, kalau kita belok kiri harusnya ke kanan, ditegur eh salah. Nah itu kita menempatkan ulama di situ, tetapi bukan untuk menentukan siapa kita dan ke mana arah politik kita. Tapi ulama kita tempatkan sebagai pembimbing dalam keseharian," jelas Ferdinand.

Baca juga: Ngabalin: Istilah 'Koalisi Keummatan' Bisa Pecah Belah Bangsa

PD mematok syarat jika bergabung dengan Koalisi Keummatan atau berkoalisi dengan Gerindra. Syaratnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto meyakinkan bahwa Koalisi Keummatan tidak di bawah komando Rizieq.

"Saat ini kalau bicara dengan partai terakhir itu kita lebih intens dengan Gerindra, tetapi kejadian di Mekah itu mempengaruhi posisi politik kita. Kecuali Pak Prabowo menjelaskan bahwa koalisi ini tidak dibawahi komando Habib Rizieq ya kita akan kembali menjalin komunikasi intens lagi karena penting bagi kita Habib Rizieq kita tempatkan posisi sebagai ulama, sebagai pembimbing, penasihat," terang Ferdinand.

Seperti diketahui, Rizieq menyarankan Gerindra-PKS-PAN-PBB membentuk koalisi yang dinamakan Koalisi Keummatan. Keempat partai tersebut pun telah menyambut baik arahan itu. (yld/dkp)