Bela Risma soal THR PNS, PKB: Harusnya Dianggarkan di APBN

Jakarta - Ketua DPP PKB Lukman Eddy membela Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang merasa terbebani karena dana THR PNS daerah diambil dari APBD. Lukman menyebut THR PNS seharusnya dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Bela Risma. Dia sudah bener dan pasti dilakukan oleh kepala daerah lain yang kondisinya sama dengan Surabaya," kata Lukman lewat pesan singkat, Rabu (6/6/2018) malam.

Baca juga: Kritisi soal THR PNS, Habiburokhman: Solusinya #2019GantiPresiden

Cagub Riau itu berpendapat wajar ada kepala daerah yang keberatan soal THR karena belum menganggarkan di APBD. Apalagi mengubah APBD juga tak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan harus melalui pembahasan di DPRD.

"Boleh-boleh saja asal dianggarkan di APBD-nya. Masalahnya kalau APBD belum menganggarkan apa masih ada waktu untuk melakukan revisi? Revisi program di APBD harus melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD. Sepertinya tidak cukup waktunya untuk melakukan revisi," jelasnya.

Baca juga: Beda Sikap Tjahjo-Risma Soal THR PNS, PDIP ke Mana?

Tak hanya itu, Lukman juga menyoroti soal payung hukum pemberian THR itu. Dia pun menganggap pencairan APBN sebagai solusi untuk polemik THR bagi daerah yang tak siap membagikan THR.

"Semua kepala daerah tidak akan berani membayar THR atas perintah Perpres, tanpa dianggarkan oleh APBD dianggap melanggar hukum. Solusinya adalah THR dianggarkan oleh APBN. Itu juga harus melakukan revisi APBN, dalam waktu singkat," urai mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Baca juga: Soal THR PNS, Risma: Tak Bisa Tiba-tiba, Uangnya dari Mana?

Seperti diketahui, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 serta Surat Mendagri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS daerah bersumber dari APBD.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14.

Baca juga: Suara Kepala Daerah soal THR PNS: 'Jungkir Balik' hingga Keberatan

Namun sejumlah daerah keberatan atas aturan itu. Salah satunya Risma, yang mengaku keberatan terhadap aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) PNS di daerah menggunakan APBD.

Risma menilai pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil.

"Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masak pakai APBD," kata Risma seperti dikutip dari CNN TV, Jakarta, Selasa (5/6). (ams/elz)