Kejagung Anggarkan Rp 9,7 T di 2019, Termasuk Eksekusi Mati 12 Orang

Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo mengusulkan anggaran untuk Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 9,7 triliun. Angka itu termasuk di dalamnya anggaran untuk pelaksanaan eksekusi terpidana mati sebanyak 12 orang.

Usulan itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja (raker) antara Kejagung dengan Komisi III DPR. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Maheda.

Baca juga: Tarik Ulur Eksekusi Mati di Tangan Jaksa Agung

"Dengan demikian usulan anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp 9,7 triliun," kata Prasetyo dalam raker di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

"Kami harapkan dukungan dari Komisi III agar bagaimana supaya yang kita ajukan setidaknya bisa mendekati yang kami usulkan," imbuh dia.

Dari usulan anggaran itu, nilai paling besar yaitu Rp 4,3 triliun yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program itu mayoritas untuk belanja pegawai atau gaji pegawai.

Sedangkan untuk program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat, dan perkara tindak pidana korupsi dialokasikan anggaran sebesar Rp 476 miliar. "Ini bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kami hitung secara rinci dan detail," ucap Prasetyo.

Baca juga: Perang Lawan Narkoba: Dar-der-dor Polisi vs 'Sunyinya' Jaksa

Selain itu, ada pula alokasi anggaran untuk eksekusi terpidana mati sebanyak 12 orang. Alokasi anggaran itu masuk dalam program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum yang nilainya Rp 642 miliar.

Rapat kemudian menyimpulkan usulan anggaran Rp 9,7 triliun dari Kejagung akan dipelajari secara teliti dan akan disetujui dalam rapat pleno Komisi III DPR. Komisi III meminta Kejagung untuk menyajikan rencana program kerja yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam raker. (tsa/dhn)