Soal Penggerudukan Radar Bogor, DPR: Tidak Dapat Dibenarkan

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyesalkan insiden penggerudukan kantor redaksi Radar Bogor di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Dia menilai aksi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mencederai demokrasi.

"Saat ini kan kita hidup di era demokrasi dan keterbukaan, dan setiap orang dapat mengungkapkan pendapatnya dengan bertanggung jawab. Pers juga dapat memberitakan apa pun tanpa adanya intervensi. Tindakan penggerudukan ini tentu tidak dapat dibenarkan," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/6/2018).

Baca juga: Insan Pers Gelar Aksi Bela Radar Bogor yang Digeruduk PDIP

Menurutnya, penyelesaian masalah pemberitaan dapat dilakukan dengan duduk bersama dan berdialog, bukan dengan tindakan teror dan anarkisme. Dia menilai penggerudukan itu bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat.

Taufik mengatakan, jika berkeberatan atas pemberitaan yang dilakukan oleh pers, satu pihak bisa mengadukan kepada Dewan Pers.

"Jika memang ada yang tidak sepakat dengan pemberitaan oleh pers, kan bisa lapor ke induknya, yakni Dewan Pers. Jangan sampai ini menjadi teror bagi pers sehingga kebebasan berpendapat pers mendapat intervensi. Kejadian ini tak boleh terjadi lagi. Apalagi dilakukan di awal tahun politik, bisa mengganggu suasana kesejukan dan berpotensi muncul perpecahan," ujarnya.

Penggerudukan ke redaksi Radar Bogor terjadi pada Rabu (30/5/2018) yang dilakukan oleh kader PDIP karena memuat pemberitaan soal Megawati.

Baca juga: Radar Bogor Digeruduk PDIP, Fadli Zon: Pers Tak Boleh Diteror

Kejadian itu terekam dalam video berdurasi 30 detik. PDIP sendiri telah melaporkan Radar Bogor ke Dewan Pers. Namun PDIP tak menyebut waktu laporan itu dibuat.

"Di partai ada yang membuat laporan ke Dewan Pers," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Jumat (1/6/2018). (mul/mpr)